Ketimpangan Melebar akibat Pembiayaan Tidak Mengarah ke Rakyat

Manajer Riset Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi, dalam kesempatan terpisah mengatakan ketidakjelasan kebijakan itu menciptakan paradoks. Pemerintah menyatakan ingin mendorong kemandirian pangan dan transisi energi bersih, namun komitmen itu tidak nampak pada kebijakan alokasi anggaran dan dukungan kebijakan justru memperlihatkan hal yang sebaliknya.

"Guna mewujudkan komitmen transisi energi dan ketahanan pangan, sejatinya tidak bisa dicapai melalui slogan atau kebijakan di atas kertas, melainkan harus diwujudkan dengan tindakan nyata, seperti pengalokasian anggaran yang lebih proporsional untuk sektor pangan dan EBT," tegas Badiul.

Pemerintah perlu melakukan menggeser kebijakan dari sekadar retorika menuju aksi nyata yang dapat mengubah arah pembangunan menuju kesejahteraan yang berkelanjutan. Masih tingginya pembiayaan untuk batu bara sangat bertentangan dengan komitmen pemerintah melakukan transisi energi dan mencapai target bauran energi terbarukan. "Jika pemerintah serius melakukan pemerataan dan mendukung transisi energi maka harus ada perubahan signifikan pada alokasi pembiayaan, baik untuk sektor pangan maupun EBT," tegas Badiul.