Keterbukaan Badan Publik

Sudah 10 tahun Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) berlaku. Setiap 28 September diperingati sebagai "Hari Keterbukaan Informasi Publik" atau Right to Know Day. Namun, implementasi dan efektivitas UU tersebut sebagai salah satu instrumen untuk mencegah korupsi di badan publik, termasuk kementerian dan lembaga negara, belum menunjukkan hasil mengembirakan. UU KIP masih sebatas aturan, belum menjadi budaya birokrasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Jumat (23/11), mayoritas koruptor adalah politisi. Jumlahnya mencapai 61,17 persen. Mereka terdiri dari 69 anggota DPR, 149 anggota DPRD dan 104 kepala daerah. Semuanya tersangkut penyalahgunaan keuangan negara di badan publik, termasuk kementerian dan lembaga negara.

Negeri ini memang memiliki spirit keterbukaan informasi yang bagus. Buktinya, jaminan keterbukaan informasi tidak hanya sebatas isu dan wacana publik, tetapi sudah legal formal dalam bentuk UU Nomor 14 Tahun 2008. Komisi Informasi Publik pun secara bertahap dibentuk mulai dari tingkat pusat sampai kabupaten/kota. Sayangnya, iklim keterbukaan informasi itu hanya hangat di antara aktivis.

Padahal, tujuan UU KIP untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan negara yang transparan dan tata pemerintahan yang baik. Selain itu juga untuk mendukung penyelenggaraan negara yang demokratis berdasarkan transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan memotivasi badan publik untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme (KKN).

Sayangnya, semua belum terpenuhi sepenuhnya. Masih ada banyak tantangan, baik internal maupun eksternal lembaga pemerintahan. Karena itu, tantangan yang dihadapi Komisi Informasi Pusat (KPI) akan kian berat di masa mendatang.
Halaman Selanjutnya....