Kesiapan Kelembagaan IKN Perlu Dikaji

JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengatakan pentingnya mengkaji aspek regulasi khususnya Undang-Undang (UU) Ibu Kota Negara (IKN) dan peraturan turunannya serta kesiapan kelembagaan dari otorita IKN.

Plt Kepala Pusat Riset Politik BRIN, Atiqah Nur Alami, menuturkan Badan Otorita IKN akan bertanggung jawab terhadap pembangunan mulai dari persiapan, pemindahan, hingga pelaksanaannya.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Selasa (12/4), Atiqah mengatakan ada tiga isu utama terkait regulasi dan kelembagaan IKN, yakni proses legislasi atau pembuatan undang-undang, partisipasi masyarakat, dan institusionalisasi dari Badan Otorita IKN.

Ia menuturkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus melalui berbagai tahapan, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan perundangan.

"Tahap pembahasan ini memakan waktu yang paling lama karena melibatkan partisipasi publik dalam upaya menyerap aspirasi masyarakat," ujarnya.
Halaman Selanjutnya....