Kesejahteraan Perawat Honorer Harus Ditingkatkan

"Para perawat honorer ternyata di kabupaten-kabupaten kan dikit-dikit jumlahnya. Kalau umpama Kendal jumlahnya sekitar 300 orang. Kita UMK-an kuat tidak?" tanya Ganjar. Bupati Mirna menjawab hal itu mungkin dilakukan. Kebetulan Pemkab Kendal pada tahun 2018 memiliki program satu desa satu dokter.

Program tersebut akan mengikutsertakan para perawat untuk membantu tugas dokter. Direncanakan untuk menyamakan upah perawat dengan upah guru honorer K2. "Coba kami godok lagi karena kalau kemarin kita akan naikkan untuk honorernya (perawat) mau kita samakan dengan K2-nya guru di angka 1,6 juta rupiah. Insya Allah mungkin, Pak," jawabnya.

Terus Berkoordinasi Ganjar langsung meminta Dinas Kesehatan Jateng untuk segera mengawal dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota. Permasalahan perawat honorer sama dengan guru tidak tetap (GTT). Mereka sebenarnya tidak memaksa naik status jadi PNS, namun lebih mengutamakan peningkatan upah layak.

"Tidak usah diangkat PNS dulu, tapi mereka bisa UMK saja sudah senang," ujarnya. Mantan Wakil Ketua Komisi II ini telah menghadap Presiden Joko Widodo membahas nasib GTT, di Istana Bogor, pada Rabu (6/12). Hasilnya, Jokowi setuju mempercepat Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerjasama (PPPK).

PP tersebut tidak hanya mengatur tenaga kependidikan, tapi juga tenaga kesehatan dan tenaga pertanian. "Hasil pertemuan dengan Pak Presiden, tahun depan akan ada pembukaan CPNS, bisa ikut. Tapi kalau tidak lolos, bisa ikut PPPK tapi RPP-nya masih di Kemenpan-RB akan didorong," kata Ganjar.
Halaman Selanjutnya....