Kesejahteraan Perawat Honorer Harus Ditingkatkan

Profesi perawat akhirakhir ini marak menjadi perbincangan. Banyak kisah sedih yang mereka alami. Gaji yang kecil jika dibandingkan dengan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK), hingga nasib perawat honorer yang tak kunjung diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jika menilik profesi perawat, upah mereka tidak sebanding dengan tanggung jawab merawat para pasien dengan berbagai penyakit hingga sembuh.

Demikian juga dengan beban kerja lain yang menjadi tanggung jawabnya. Upaya terus dilakukan untuk memperjuangkan nasib perawat honorer. Ratusan perwakilan perawat dari Gerakan Nasional Perawat Honor Indonesia (GNPHI) Jawa Tengah mengadu ke Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo. "Gaji perawat honorer seharusnya tidak lebih kecil dari UMK.

Dengan jumlah perawat honorer di tiap daerah yang kecil, seharusnya kebijakan itu bisa dilakukan bupati/wali kota," kata Ganjar saat berdialog di ruang Rapat Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Jateng, Kamis (7/12). Menurut Ganjar, dari laporan GNPHI, jumlah perawat honorer yang bertugas di puskesmas dan RSUD kabupaten/ kota tidak terlalu besar.

Kalau melihat jumlahnya yang cuma sedikit seharusnya bisa di-UMK-kan, kemampuan anggaran kabupaten kota saya kira mampu. Ganjar mengambil contoh dari catatan GNPHI. Perawat honorer di Purworejo sejumlah 150 orang di RSUD dan 75 orang di puskesmas. Sementara di Kendal sejumlah 304 orang di RSUD dan 160 orang di puskesmas.

Kemudian, Sukoharjo sebanyak 150 orang di RSUD dan 60 orang di puskesmas. Dalam pertemuan tersebut, Ganjar sempat menelepon beberapa bupati di hadapan perwakilan GNPHI. Salah satunya Bupati Kendal, Mirna Annisa. Ganjar menanyakan kepada Mirna kemungkinan untuk menyetarakan gaji perawat honorer dengan UMK Kendal.
Halaman Selanjutnya....