Kesejahteraan Perawat Honorer Harus Ditingkatkan

Profesi perawat akhirakhir ini marak menjadi perbincangan. Banyak kisah sedih yang mereka alami. Gaji yang kecil jika dibandingkan dengan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK), hingga nasib perawat honorer yang tak kunjung diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jika menilik profesi perawat, upah mereka tidak sebanding dengan tanggung jawab merawat para pasien dengan berbagai penyakit hingga sembuh.

Demikian juga dengan beban kerja lain yang menjadi tanggung jawabnya. Upaya terus dilakukan untuk memperjuangkan nasib perawat honorer. Ratusan perwakilan perawat dari Gerakan Nasional Perawat Honor Indonesia (GNPHI) Jawa Tengah mengadu ke Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo. "Gaji perawat honorer seharusnya tidak lebih kecil dari UMK.

Dengan jumlah perawat honorer di tiap daerah yang kecil, seharusnya kebijakan itu bisa dilakukan bupati/wali kota," kata Ganjar saat berdialog di ruang Rapat Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Jateng, Kamis (7/12). Menurut Ganjar, dari laporan GNPHI, jumlah perawat honorer yang bertugas di puskesmas dan RSUD kabupaten/ kota tidak terlalu besar.

Kalau melihat jumlahnya yang cuma sedikit seharusnya bisa di-UMK-kan, kemampuan anggaran kabupaten kota saya kira mampu. Ganjar mengambil contoh dari catatan GNPHI. Perawat honorer di Purworejo sejumlah 150 orang di RSUD dan 75 orang di puskesmas. Sementara di Kendal sejumlah 304 orang di RSUD dan 160 orang di puskesmas.

Kemudian, Sukoharjo sebanyak 150 orang di RSUD dan 60 orang di puskesmas. Dalam pertemuan tersebut, Ganjar sempat menelepon beberapa bupati di hadapan perwakilan GNPHI. Salah satunya Bupati Kendal, Mirna Annisa. Ganjar menanyakan kepada Mirna kemungkinan untuk menyetarakan gaji perawat honorer dengan UMK Kendal.

"Para perawat honorer ternyata di kabupaten-kabupaten kan dikit-dikit jumlahnya. Kalau umpama Kendal jumlahnya sekitar 300 orang. Kita UMK-an kuat tidak?" tanya Ganjar. Bupati Mirna menjawab hal itu mungkin dilakukan. Kebetulan Pemkab Kendal pada tahun 2018 memiliki program satu desa satu dokter.

Program tersebut akan mengikutsertakan para perawat untuk membantu tugas dokter. Direncanakan untuk menyamakan upah perawat dengan upah guru honorer K2. "Coba kami godok lagi karena kalau kemarin kita akan naikkan untuk honorernya (perawat) mau kita samakan dengan K2-nya guru di angka 1,6 juta rupiah. Insya Allah mungkin, Pak," jawabnya.

Terus Berkoordinasi Ganjar langsung meminta Dinas Kesehatan Jateng untuk segera mengawal dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota. Permasalahan perawat honorer sama dengan guru tidak tetap (GTT). Mereka sebenarnya tidak memaksa naik status jadi PNS, namun lebih mengutamakan peningkatan upah layak.

"Tidak usah diangkat PNS dulu, tapi mereka bisa UMK saja sudah senang," ujarnya. Mantan Wakil Ketua Komisi II ini telah menghadap Presiden Joko Widodo membahas nasib GTT, di Istana Bogor, pada Rabu (6/12). Hasilnya, Jokowi setuju mempercepat Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerjasama (PPPK).

PP tersebut tidak hanya mengatur tenaga kependidikan, tapi juga tenaga kesehatan dan tenaga pertanian. "Hasil pertemuan dengan Pak Presiden, tahun depan akan ada pembukaan CPNS, bisa ikut. Tapi kalau tidak lolos, bisa ikut PPPK tapi RPP-nya masih di Kemenpan-RB akan didorong," kata Ganjar.

Ganjar mengusulkan agar puskesmas untuk dijadikan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar perawat bisa mendapatkan honor yang lebih baik dari yang mereka dapat selama ini. Upah perawat honorer yang bertugas di Puskesmas saat ini hanya berkisar antara 400 hingga 700 ribu rupiah, sedangkan untuk perawat honorer di RSUD yang dikelola pemerintah kabupaten mendapat gaji sekitar 1,2 juta rupiah.

Untuk perawat honorer yang bekerja di rumah sakit yang dikelola Pemerintah Provinsi Jateng kesejahteraannya lebih terjamin karena mendapat gaji sebesar empat juta rupiah per bulan.

henri pelupessy/N-3