Keraguan Tentukan Arah Transisi Energi Ancam Pencapaian Target Emisi Nol Karbon

JAKARTA– Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai transisi energi Indonesia hingga saat ini belum membuahkan hasil karena kurangnya komitmen politik pemerintah. Hal itu terlihat dari bauran energi fosil yang terus naik, bahkan pasokan listrik dari PLTU mencapai tingkat tertinggi dalam lima tahun terakhir, sedangkan pertumbuhan energi terbarukan jauh lebih rendah. Selain itu, intensitas energi juga masih di bawah target yang ditetapkan Komite Energi Nasional (KEN).

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/12), mengatakan UU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dengan transisi energi sebagai salah satu tujuan utamanya, seakan dimentahkan oleh Kebijakan Energi Nasional (KEN) baru yang justru menurunkan target bauran energi terbarukan menjadi 17–19 persen pada 2025 dan target di 2045.

Selain itu, sejak diluncurkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021–2030 yang diklaim sebagai RUPTL hijau, nyatanya belum membawa perubahan berarti.IESR menilai transisi energi di Indonesia tengah berada di persimpangan jalan antara tetap mengakomodasi kepentingan ekonomi dan politik dari industri fosil atau segera beralih ke energi terbarukan dan membangun ekonomi rendah karbon.

IESR mencatat bahwa keragu-raguan dalam menentukan arah dan laju transisi energi dapat mengancam pencapaian target emisi nol karbon (net zero emission/NZE) sebelum 2050, seperti yang ditargetkan oleh Presiden Prabowo dalam pernyataannya pada KTT G20 di Brasil.

Berdasarkan pengukuran kesiapan bertransisi (Transition Readiness Framework/TRF) yang dikembangkan IESR sejak 2022, konsistensi kebijakan dan kepemimpinan dipandang para pelaku bisnis sebagai salah satu penghambat terbesar dalam agenda transisi energi di Indonesia.

Hal yang sama juga terpantau di TRF 2024, meskipun terjadi kemajuan signifikan dalam daya saing biaya teknologi dan bahan bakar rendah karbon, transisi energi masih terhambat oleh kurangnya komitmen politik, regulasi yang kurang menarik, dan tata kelola yang tidak mendukung.

Fabby menyebutkan tahun 2025 menjadi titik kritis untuk merumuskan strategi dan kebijakan yang reformatif untuk mempercepat transisi energi yang adil dan efisien. Ia juga menyinggung strategi pemerintah yang cenderung berfokus pada teknologi penyimpanan dan penangkapan karbon (CCS/CCUS) yang belum matang, mahal dan berisiko, dibandingkan teknologi energi surya, dan angin, serta baterai atau penyimpan energi yang sudah tersedia di pasar dan harganya semakin kompetitif.

Efisiensi Energi

Sementara itu, di banyak negara di dunia telah berkomitmen pada COP28 tahun 2023 untuk berkontribusi pada upaya global untuk menggandakan efisiensi energi (double down) dan meningkatkan tiga kali lipat (triple up) pada 2030. Komitmen tersebut akan memperbesar peluang investasi dan pendanaan untuk energi terbarukan dan efisiensi energi.

“Kabar baiknya, Presiden Prabowo Subianto dalam forum KTT G20 Brasil menyatakan bahwa Indonesia akan mengakhiri PLTU batu bara pada 2040. Hal ini sesungguhnya sejalan dengan amanat di dalam Perpres 112/2022 untuk mempensiunkan PLTU batu bara lebih awal dari umur keekonomiannya,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Manajer Riset IESR yang juga menjadi penulis IETO 2025, Raditya Wiranegara, mengungkapkan semua sektor masih bergantung secara signifikan pada bahan bakar fosil, dengan dominasi penggunaan batu bara, liquefied petroleum gas (LPG) dan bahan bakar minyak (BBM).

Di sektor ketenagalistrikan, 81 persen energinya berasal dari energi fosil pada 2023. Tidak hanya itu, PLTU di luar wilayah usaha PLN (captive) kapasitasnya berkembang menjadi 21 GW di 2023 sehingga berkontribusi naiknya emisi sebesar 27 persen di tahun yang sama.