Kepala Daerah ke Luar Negeri Tanpa Izin Ditegur

JAKARTA- Kepergian Wakil Bupati Trenggalek M Nur Arifin, yang dikabarkan pergi keluar negeri tanpa izin selama beberapa hari mendapat sorotan dari berbagai pihak. Menanggapi itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan ada aturannya bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah yang hendak pergi keluar negeri untuk urusan apapun, baik dinas atau pribadi.

Pejabat daerah yang mau keluar negeri harus mengajukan izin dulu. Jika pergi tanpa izin, tentu akan ada sanksi. "Jika tidak ada izin menurut undangundang kami berikan teguran", kata Tjahjo di Jakarta, Rabu (23/1).

Kementerian Dalam Negeri sendiri lanjut Tjahjo, sudah meminta keterangan Gubernur Jawa Timur, untuk menanyakan apakah kepergian Wakil Bupati Trenggalek sudah mengantongi izin atau tidak. Sesuai aturan izin diajukan ke gubernur atau ke Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

"Pada tahap ini sudah minta keterangan kepada Gubernur Jawa Timur terkait yang bersangkutan (Wakil Bupati Trenggalek) meninggalkan daerah, apalagi keluar negeri itu ada izin atau tidak. Izinnya minimal kepada gubernur atau ke Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, di Kemendagri izinnya tidak ada," katanya.

Maka kata Tjahjo, jika ke Gubernur Jawa Timur pun tak mengajukan izin, tentu itu menyalahi aturan. Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, gubernur punya kewenangan melakukan pembinaan. Tentu, permasalahan Wakil Bupati Trenggalek nantinya akan jadidomain dari Gubernur Jawa Timur.
Halaman Selanjutnya....