Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Muhammad Yusuf Ateh, Ak, MBA, CSFA: â€Saya Ingatkan, PEN Banyak Lubangâ€
Ya menggunakan data. Sebab data bank sudah ada. Kemungkinan data orang-orang ini masuk ke dalam data bansos, bukan data di bank. Nanti diidentifikasi langsung ke lapangan bersama-sama pemda, dinas UMKM, dan APIP. Pokoknya, kuncinya adalah data. Kalau data berantakan, ya akan kacau.
Bagaimana koordinasi antarlembaga dalam mengantisipasi penyelewengan dan data yang kurang tepat?
BPKP ada di perwakilan provinsi. Tapi memang tidak ada ada di kabupaten/kota. Selain itu, jumlah pegawai BPKP sedikit. Jadi, tentu saja dengan kondisi seperti ini yang meliputi hampir seluruh unsur masyarakat di seluruh wilayah Indonesia kita akan berkerja bersama-sama. Dari pengalaman, setiap saya selesai mem-briefing para perwakilan, biasanya mereka langsung gantian memberi pengarahan kepada APIP provinsi, kabupaten, dan kota. Mereka langsung berkoordinasi. Ini kita kondisikan seperti itu. Kita buatkan pedoman, lalu kita koordinasikan.
Saat ini kita berada di seluruh gugus tugas daerah. BPKP memang menjadi bagian di dalam gugus tugas daerah. Informasi-informasi termasuk data dari setiap perwakilan itu kita koordinasikan dengan seluruh daerah. Selain ada di satgas-satgas, petugas kami juga ada di Kemensos, Kemenkop dan UKM, serta Kemenkes, sehingga koordinasinya lancar. Makanya, kita tidak pernah terpisah. Kita masuk ke dalam menjadi satu.
Dari hasil pengawasan ini, apakah ada temuan yang harus segera ditangani sendiri oleh BPKP atau diserahkan kepada aparat?
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Aloysius Widiyatmaka
Komentar
()Muat lainnya