Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Muhammad Yusuf Ateh, Ak, MBA, CSFA: â€Saya Ingatkan, PEN Banyak Lubangâ€
BPKP memiliki perwakilan di daerah. BPKP juga memegang data DTKS yang ada di kabupaten, kota, dan provinsi. Jadi, data tersebut bisa dipadukan. Setelah diaudit, 40 persen ada yang namanya masuk DTKS dan di provinsi. Kalau terjadi ganda (dobel) sebenernya tidak masalah, kalau semua ter-cover. Baru terjadi masalah, kalau ada yang menerima bantuan dobel (dua kali). Itu baru masalah. Lebih bermasalah lagi, kalau ternyata juga ada yang tidak kebagian.
Makanya, data itu bergerak terus di pemda. Sampe sekarang pun ada perubahan terus dan dipegang oleh setiap perwakilan di daerah. Makanya untuk Juli ini kita sepakat dengan Kemensos. Nanti kemensos akan mendata. Sedangkan bantuan tunai akan dilakukan bank-bank pemerintah (Himbara) dan kantor pos. Kami akan memberikan nama-nama ke daerah-daerah yang kami terima dari pusat lalu kami koordinasikan dengan para gubernur. Karena by name by address maka ini akan ter-cover 70 persen. Jadi, yang menerima kepala keluarga. Mudah-mudahan akan lebih tepat sasaran.
Apa kunci dari segala keberhasilan program ini?
Kuncinya di data. Makanya, BPKP sekarang mengumpulkan sseluruh data tersebut dari berbagai pihak. Nanti kalau itu sudah terlaksana, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kalau sudah dilakukan provinsi, sisanya dikerjakan daerah dengan BLT Dana Desa. Untuk saat ini, yang baru mau bergerak itu pemberian bantuan modal kerja. Menurut Bapak Presiden hal ini untuk mereka yang tidak terdaftar di bank.
Ada UMKM yang sudah bankable. Lalu bagaimana BPKP mengantisipasi UMKM macam itu, agar tidak menerima bantuan yang mestinya untuk UMKM yang unbankable?
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Aloysius Widiyatmaka
Komentar
()Muat lainnya