Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Foto Video

Kemlu dan UI Gelar Diskusi Tripartite Praktisi, Akademisi, dan Swasta Soroti 100 Hari Pemerintahan Presiden AS Joe Biden

Foto : Dok Kementerian Luar Negeri RI
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri Indonesia bekerja sama dengan Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia telah menyelenggarakan Webinar "Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Joe Biden" pada Jumat (16/4) pekan lalu.

Kegiatan dihadiri oleh lebih dari 340 peserta yang berasal dari kalangan praktisi, akademisi, maupun swasta.

Diskusi menyimpulkan bahwa Indonesia perlu tegas menentukan postur kebijakan terhadap AS mengingat pentingnya Indonesia secara politik dan ekonomi di mata AS.

Kepala BPPK, Siswo Pramono menyampaikan keynote speech yang mengupas dimensi intermestik dalam kebijakan luar negeri AS. 100 hari pertama pemerintahan Biden diwarnai situasi dalam negeri yang bergejolak sehingga masih belum banyak berperan aktif dalam perpolitikan global.

Keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19, dibarengi dengan sentimen rasisme dan segregasi antar-etnis yang makin meruncing mengakibatkan permasalahan sosiopolitik dalam negeri AS.

"Di sini Indonesia sebagai negara yang sudah beribu-ribu tahun hidup dalam suasana multikultural, terlepas dari keterbatasannya, bisa hadir sebagai mitra AS," ucap Siswo Pramono, seperti dikutip dari laman kemlu.go.id, Selasa (20/4).

Dari perspektif akademisi, Direktur SKSG UI Athor Subroto Ph.D. selaku co-host menyampaikan AS saat ini berada pada masa transisi antara administrasi Presiden Donald Trump menuju Presiden Joe Biden.

"Transisi gaya kepemimpinan yang berbeda antara kedua presiden akan berdampak ke seluruh dunia, baik dalam aspek politik, ekonomi, maupun sosial budaya", katanya.

Namun demikian, Senior Researcher CSIS Evan Laksmana, Ph.D. menyampaikan pandangan bahwa transisi pemerintahan tersebut bukan berarti kebijakan AS akan berubah total. Proyeksi linimasa strategis 2025-2045 menunjukkan potensi ketegangan di Kawasan Indo-Pasifik. Indonesia perlu secara tegas menerapkan kebijakan luar negeri bebas aktif.

"Wilayah Indonesia baik laut maupun udara tidak boleh menjadi area kontestasi kekuatan besar," ungkap Evan Laksmana.

Mewakili kalangan pengusaha, Wakil Ketua KADIN Shinta Kamdani yang juga hadir dalam kegiatan menyampaikan dalam 100 hari, kebijakan ekonomi Presiden Joe Biden berhasil mempengaruhi sentimen pengusaha global. Indonesia perlu melakukan sosialisasi kebijakan Indonesia termasuk UU Cipta Kerja untuk mendapatkan manfaat dari postur investasi AS.

Ke depan, Kemlu RI akan terus mengadakan diskusi serupa, demi mendukung, mengkaji, dan menjaring masukan mengenai situasi politik global. I-1




Redaktur : Ilham Sudrajat
Penulis : Ilham Sudrajat

Komentar

Komentar
()

Top