Kementerian PUPR Mengajak Investor Jepang Berinvestasi di IKN Nusantara

JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajak investor Jepang untuk berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Kementerian PUPR telah mulai membangun berbagai infrastruktur di IKN sebagai bukti kesungguhan pemerintah membangun IKN," ujar Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (3/3).

Seperti dikutip dari Antara, Danis mengatakan pembangunan IKN sebagai ekosistem perkotaan dilakukan dengan benar-benar memenuhi nilai kualitas kota yang terintegrasi dari parameter fungsional, visual, lingkungan menujusmart forest cityIKN.

Menurut Danis, detail pembangunan IKN yang meliputi konsep desain, pengembangan tata guna lahan dan zonasi, serta penyediaan infrastruktur dasar, seperti jalan, air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah, serta fasilitas utama pemerintahan.

Kementerian PUPR mengajak investor dan mitra bisnis Jepang untuk berinvestasi di IKN Nusantara karena sudah dijamin oleh landasan hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Surat Berharga Negara.

Untuk itu, pemerintah Indonesia telah membentuk Otorita IKN yang akan melaksanakan penyiapan, pembangunan, pemindahan, dan pengelolaan IKN. Otorita IKN akan mendukung penuh para investor yang akan bergabung membangun IKN melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Tahap pertama Pembangunan IKN berlangsung pada tahun 2022-2024 dengan fokus pembangunan yang pada Wilayah Perencanaan (WP)-I atau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 6.671 hektare. Dari luas tersebut 49 persen di antaranya 3.271 hektare akan dipertahankan sebagai kawasan hutan.

Dibagi Tiga Zona

Wilayah Perencanaan KIPP (WP-I), tambah dia, dibagi menjadi tiga zona yaitu Zona 1A (pemerintahan inti), Zona 1B (pemerintahan, pendidikan, perumahan), dan Zona 1C (pemerintahan, kesehatan, perumahan). Seluruh pembangunan konstruksi dilakukan dengan memanfaatkanBuilding Information Modeling(BIM) danGeographic Information System(GIS).

Pembangunan infrastruktur IKN yang dilaksanakan Kementerian PUPR untuk tahap awal 2022-2024 terdiri dari sekitar 63 proyek konstruksi dengan total biaya 4,5 miliar dollar AS yang seluruhnya berasal dari anggaran pemerintah. Hingga minggu ke-2 Februari 2023, beberapa proyek yang sudah terkontrak dengan total biaya 1,58 miliar dollar AS.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan, Rachmat Gobel, meyakinkan para pengusaha Jepang yang terhimpun dalam organisasi Keidanren untuk berinvestasi berpartisipasi pembangunan IKN. "Para pengusaha Jepang tak perlu ragu untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN ini," katanya.

Gobel mengatakan pemindahan dan pembangunan IKN mendapat dukungan penuh dari DPR, baik berupa dukungan regulasi, politik, maupun penganggaran.