Pendidikan Nasional - Murid SD Korban Perundungan di Bekasi Harus Diamputasi Kakinya
KemenPPPA Tegaskan Perlunya Kebijakan Sekolah Ramah Anak
Foto : ANTARA/Irwansyah Putra
Ilustrasi - Pelajar di Banda Aceh mengibarkan bendera merah putih pada pencanangan sekolah ramah anak di Banda Aceh, Aceh.
Maraknya kasus perundungan di satuan pendidikan akhir-akhir ini menuntut adanya penerapan kebijakan yang ramah anak.
JAKARTA - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menegaskan pentingnya penerapan kebijakan satuan pendidikan yang ramah anak sebagai salah satu upaya untuk mencegah perundungan.
"Belajar dari kasus-kasus perundungan di satuan pendidikan, maka penting dilakukan upaya pencegahan diantaranya melaksanakan kebijakan satuan pendidikan ramah anak," kata Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA Nahar saat dihubungi di Jakarta, Rabu (1/11), menanggapi kasus dugaan perundungan terhadap anak SD Negeri di Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat, yang berujung kaki korban diamputasi.
Nahar menegaskan setiap satuan pendidikan harus mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
"Pentingnya penerapan standar lembaga perlindungan khusus ramah anak dan secara khusus mematuhi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 dimana setiap satuan pendidikan memiliki TPPK," katanya.
Baca Juga :
Pasien ODGJ Yayasan Jamrud Biru Ikut Menyoblos
Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) adalah tim yang dibentuk satuan pendidikan untuk melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan.
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Sriyono
Penulis : Antara
Komentar
()Muat lainnya