![Kemenkumham Luncurkan Stranas Bisnis dan HAM](https://koran-jakarta.com/images/article/kemenkumham-luncurkan-stranas-bisnis-dan-ham-231106231312.jpg)
Kemenkumham Luncurkan Stranas Bisnis dan HAM
![Kemenkumham Luncurkan Stranas Bisnis dan HAM](https://koran-jakarta.com/images/article/kemenkumham-luncurkan-stranas-bisnis-dan-ham-231106231312.jpg)
Peluncuran Perpres Nomor 60 tahun 2023 -- Menkopolhukam Mahfud MD (kanan) bersama Menkumham Yasonna H. Laoly (kiri) bersiap memukul gong saat peluncuran Peraturan Presiden nomor 60 tahun 2023 di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Senin (6/11). Perpres nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM) disusun sebagai panduan-panduan yang riil dan lebih detail bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam mengarusutamakan bisnis dan HAM.
Menkumham Yasonna L. Laoly mengatakan bahwa Perpes Stranas Bisnis dan HAM tersebut secara tegas mengamanatkan pelaksanaan bisnis dan HAM di Indonesia secara lebih menyeluruh, mulai dari tingkat daerah hingga pusat.
Jakarta - Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) resmi meluncurkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional (Stranas) Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Menkumham Yasonna L. Laoly mengatakan bahwa Perpes Stranas Bisnis dan HAM tersebut secara tegas mengamanatkan pelaksanaan bisnis dan HAM di Indonesia secara lebih menyeluruh, mulai dari tingkat daerah hingga pusat.
"Setelah melalui proses perjuangan yang panjang, puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari Selasa, 26 September 2023, rancangan perpres tersebut telah disahkan dan ditandatangani presiden menjadi Perpres Nomor 60 Tahun 2023 tentang Stranas Bisnis dan HAM," kata Yasonna di Graha Pengayoman, Kemenkumham, Jakarta, Senin.
Yasonna mengatakan bahwa Perpres Stranas Bisnis dan HAM akan menjadi panduan yang riil dan lebih terperinci terhadap langkah yang harus dilakukan pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam mengarusutamakan bisnis dan HAM di setiap programnya.
Ia juga menjelaskan bahwa perpres tersebut merupakan bentuk penguatan komitmen pemerintah terhadap implementasi panduan bisnis dan HAM yang dihimpun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam United Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs).
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : andes
Komentar
()Muat lainnya