Kemenkeu Sebut Anggaran IKN Rp42,5 Triliun

JAKARTA - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata menyampaikan, anggaran Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2024 yang naik sekitar 1,9 triliun rupiah menjadi 42,5 triliun rupiah diperlukan untuk memenuhi kualitas pembangunan infrastruktur IKN.

Sebelumnya berdasarkan laporan APBN KiTa Edisi Juli 2024, Pemerintah menetapkan anggaran pembangunan IKN sebesar 40,6 triliun rupiah.

"Jadi ini terutama karena untuk memenuhi kualitas dari bangunan-bangunan termasuk juga jalan tol. Jadi di dalam pelaksanaan di lapangan ditemukan beberapa area yang memerlukan penguatan dari bangunannya maupun jalan tol sehingga itu perlu ditambahkan anggaran," kata Isa saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus di Jakarta, kemarin.

Isa merinci, ada beberapa proyek infrastruktur yang dikebut untuk rampung tahun ini, mulai dari perbaikan sarana sekolah hingga fasilitas puskesmas di IKN.

Bangunan-bangunan tersebut, menurut dia, perlu segera selesai guna menunjang proses pemindahan para Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN.

"Itu juga dilakukan upaya-upaya peningkatan kualitas, perbaikan baik sarana dan prasarananya sehingga nanti mampu mengantisipasi kedatangan ASN pada tahun ini," jelasnya.

Berdasarkan data APBN KiTa, tahun ini pagu anggaran IKN terus mengalami kenaikan. Pada Februari, pemerintah menetapkan anggaran untuk IKN sebesar 39,3 triliun rupiah, kemudian Maret naik menjadi 39,6 triliun rupiah, pada April menjadi 39,8 triliun rupiah, serta Mei 40,6 triliun rupiah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi anggaran untuk pembangunan IKN telah mencapai 11,2 triliun rupiah per Juli 2024. Realisasi tersebut mencakup 26,4 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan Pemerintah sebesar 42,5 triliun rupiah untuk tahun 2024.

"Jadi yang baru cair memang kelihatannya 11,2 triliun rupiah untuk yang pagu 2024 ini, yang nilainya 42,5 triliun rupiah. Tapi tidak berarti belanjanya nanti hanya 11,2 triliun rupiah, masih akan ada penyerapan dan ini biasanya akselerasi untuk pencairan terjadi di Q3 maupun di kuartal terakhir (2024)," kata Sri Mulyani.

Ia mengatakan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah memiliki sekitar 108 kontrak pembangunan senilai 84,2 triliun rupiah, namun belum semua pembayarannya terserap.

"Pak Bas (Menteri PUPR Basuki Hadimuljono) mengatakan ada 108 paket nilainya 84,2 triliun rupiah. Sudah dikontrakkan. Nah dikontrakkan bukan berarti uangnya sudah keluar karena mereka have to deliver baru kita pay atau ada perjanjian kontraknya per termin," katanya.

Dalam konferensi pers, Bendahara Negara itu menyampaikan bahwa total alokasi anggaran IKN Tahun 2022-2024 tercatat sebesar 75 triliun rupiah. Realisasi tahun 2022 sebesar 5,5 triliun rupiah, kemudian meningkat signifikan 27 triliun rupiah pada 2023.

Realisasi untuk klaster infrastruktur tercatat sebesar 9 triliun rupiah dari pagu 39,3 triliun rupiah, sementara untuk klaster non infrastruktur tercatat 2,2 triliun rupiah dari pagu anggaran yang sebesar 3,3 triliun rupiah. Ant/S-2