Keuangan Negara
Kemenkeu Kembali "Jorjoran" Menarik Utang pada 2021
Foto : ISTIMEWA
ACHMAD NUR HIDAYAT Pengamat Ekonomi Narasi Institut - Utang itu sendiri beban, apalagi gagal digunakan, bebannya jadi dobel. Ini harus dihukum karena ada lost opportunity. Kalau orang menimbulkan beban negara ada unsur kelalaian, korupsi kan membebani beban negara dan ada kelalaian.
"Ini logika keliru karena yang terjadi bukan efisiensi, tapi kegagalan perencanaan.
"Penerbitan utang ternyata nggak ada gunanya. Malah harus bayar bunga kok sebuah prestasi? Ini jelas kelalaian, salah rencana. Efisiensi itu kalau sumber dananya dari penerimaan, ini dari utang yang ada beban bunganya," tandas Achmad.
Lebih Rendah
Menteri Keuangan, Sri Mulyanu, dalam rapat kerja (raker) dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Jakarta, Senin (24/1), menyatakan lebih rendahnya pembiayaan karena defisit anggaran pada tahun lalu hanya sebesar 4,65 persen dari batas yang ditetapkan 5,7 persen dari PDB.
Baca Juga :
Struktur Fiskal Belum Berada di Jalur yang Sehat
"Pembiayaan anggaran kita tahun 2021 itu jauh lebih rendah dari UU APBN," katanya.
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Vitto Budi
Penulis : Eko S
Komentar
()Muat lainnya