Kemenkes Bantah Tuduhan Cari Untung dari Obat Penawar Gagal Ginjal

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membantah tuduhan yang menyebut pemerintah mengomersialkan obat penawar atau antidotum Fomepizole untuk mengobati pasien gangguan ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) di Indonesia.

Obat Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril menyatakan penggunaan obat injeksi penawar racun itu telah diputuskan untuk diberikan secara gratis kepada seluruh pasien gangguan ginjal akut progresif atipikal.

"Kami sampaikan, tidak ada komersialisasi obat-obatan oleh Kemenkes, tetapi semata-mata hanya untuk menyelamatkan anak-anak," kata Syahril dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (3/11).

Syahril menuturkan saat ini Indonesia sudah mengantongi 24 vial Fomepizole, dimana 68 persen merupakan donasi dari negara lain. Pasalnya, menurut Syahril penggunaan Fomepizole di Indonesia cukup efektif mengingat 95 persen pasien GGAPA yang dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional (RSUPN) Dr Cipto Mangunkusumo atau RSCM Jakarta menunjukkan tren perbaikan.

Kini, Kemenkes disebut Syahril juga telah membeli 70 vial Fomepizole dari Amerika Serikat (AS) sebagai upaya mitigasi penyakit gangguan ginjal akut progresif atipikal.

"WHO juga sudah mengindikasikan penyebab gagal ginjal karena EG dan DEG, dan lainnya. Dan Fomepizole menjadi opsi antidote, jadi bukan berdasarkan asumsi-asumsi. Terakhir kita bisa lihat kasus sejak 18 Oktober sudah turun. Kenaikan jumlah kasus karena telatnya pelaporan, sebagian besar kasus bulan Agustus dan September," ujar Syahril.

Sebelumnya, tuduhan komersialisasi antidotum Fomepizole disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) Irma Suryani Chaniago.

Dalam agenda Rapat Kerja Komisi IX DPR RI pada Rabu (2/11), Irma menyentil Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang dinilai terlalu buru-buru dalam mendatangkan Fomepizole untuk mengobati pasien gangguan ginjal akut progresif atipikal di tanah air.

"Ini kan menimbulkan pertanyaan publik, ini seperti mau jualan obat lagi ini. Yang begini-begini jangan lah ya, kasihan presiden kita, di tahun politik sudah dipuji dimana-mana, tapi pembantu-pembantunya tidak menjaga nama baik presiden," kata Irma.

Selain itu, Irma juga menyentil Kemenkes dan BPOM terkait buruknya pola komunikasi kedua lembaga. Ia menilai banyak masyarakat yang mulai kebingungan terkait informasi kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal di Indonesia.