Kemendikbudristek Sebut Pemahaman Tak Merata di Tingkat Kecamatan Hambat KTP Penghayat

SOLO - Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudtistek, Hilmar Farid mengatakan adanya pemahaman yang tidak merata, terutama pada pemerintah di tingkat kecamatan menjadi penghambat implementasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru bagi para Penghayat Kepercayaan.

"Memang dalam implementasi ada tantangan di sana sini, dalam artian aparatur di lapangan di tingkat kecamatan pemahamannya belum semua merata," katanya di Solo, Jawa Tengah, Rabu (19/7).

Hilmar menuturkan pemerintah di tingkat kecamatan belum banyak yang memahami terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang yudicial review Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 memperbolehkan para penganut aliran kepercayaan untuk mencantumkan keyakinannya pada kolom agama di Kartu Keluarga (KK) dan KTP.

Dengan adanya putusan MK tersebut, kolom agama pada KTP para Penghayat Kepercayaan tertulis Kepercayaan Terhadap Ketuhanan YME dari yang sebelumnya mereka tidak memberikan keterangan maupun memilih satu dari enam agama yang diakui di Indonesia.
Halaman Selanjutnya....