Kemendikbudristek: Kampus Berhak Atur Kerja Paruh Waktu Mahasiswa

JAKARTA - Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Abdul Haris, menyampaikan, kampus memiliki hak mengatur kerja paruh waktu bagi mahasiswa. Pihaknya sendiri tidak memiliki aturan khusus terkait hal tersebut.

"Pengaturan spesifik mengenai pelaksanaan pekerjaan paruh waktu mahasiswa ditetapkan dengan kebijakan pemimpin universitas," ujar Haris, kepada awak media, Jumat (27/9).

Dia menerangkan, skema kerja paruh waktu bagi mahasiswa menggunakan beberapa model. Menurutnya, kampus memiliki program kerja paruh waktu atau magang bagi mahasiswa dengan kompensasi berupa honor, Satuan Kredit Semester (SKS), atau insentif lainnya.

"Sementara beberapa kampus yang lain ada yang menganggap partisipasi tersebut merupakan bagian dari pengalaman belajar atau magang akademis," tutur dia.

Sebagai informasi, Kerja paruh waktu bagi mahasiswa menjadi polemik di Institut Teknologi Bandung (ITB). Sebab, mahasiswa yang mendapat keringanan uang kuliah tunggal (UKT) wajib kerja paruh waktu tanpa dibayar sebagai ganti pemberian beasiswa.
Halaman Selanjutnya....