Kembangkan Setrum Bersih, Indonesia Buat Skema Pendanaan Variatif

JAKARTA - Pemerintah Indonesia punya skema pendanaan yang variatif dalam mencari dukungan investasi antarnegara maupun lembaga internasional untuk pengembangan setrum bersih.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, mengatakan pemerintah akan mengoptimalkan posisi Indonesia sebagai Presidensi G20 untuk menarik pendanaan.

"Indonesia terbuka bagi kerja sama internasional, termasuk dalam urusan investasi asing, skema pendanaan yang inovatif, serta transfer teknologi berdasarkan semangat kemitraan yang setara dan saling menguntungkan," ujar Dadan dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Senin (21/2).

Susun Peraturan

Dadan menjelaskan pemerintah mendorong pendanaan campuran atau blended finance dan sedang menyusun peraturan presiden terkait skema tersebut.

Menurutnya, kelak Indonesia akan memanfaatkan pendanaan tidak hanya dari dalam negeri atau berbasis komersial perbankan, tetapi juga dari filantropi hingga perusahaan multinasional yang komit mendukung pengembangan setrum bersih di Indonesia.

"Model pendanaan blended finance merupakan dana perwalian perubahan iklim Indonesia akan memfasilitasi perolehan dana dari para donor, yaitu Asian Development Bank, European Investment Bank (hibah/pinjaman) dan World Bank," ujar Dadan.

Selanjutnya, SDG Indonesia Satu merupakan platform terintegrasi untuk mendukung proyek terkait Sustainable Development Goals (SDG) yang terdiri atas empat pilar, yaitu fasilitas pengembangan, de-risking, pembiayaan, dan ekuitas.

Kemudian, investasi anggaran nonpemerintah yang mendorong sektor swasta dalam pengembangan proyek infrastruktur strategis nasional. Skema ini memfasilitasi investor dalam pembiayaan ekuitas (pembiayaan ekuitas langsung dan instrumen investasi ekuitas).

Adapula Tropical Landscape Finance Facility (TLFF) yang bertujuan memanfaatkan pendanaan publik untuk penggunaan lahan yang berkelanjutan, termasuk di bidang restorasi ekosistem dan investasi setrum bersih.

Selain itu, ada skema kerja sama pemerintah dan badan usaha atau Public Private Partnership (KPBU/PPP) adalah kontrak jangka panjang antara pihak swasta dan entitas pemerintah untuk menyediakan aset layanan publik berupa project development facility, viability gap found, penjaminan infrastruktur dan pembayaran ketersediaan.

Terakhir, skema pendanaan dari perbankan komersial melalui kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan persentase tertentu dari portofolio kredit untuk pembiayaan proyek hijau.