Kejahatan Perang di Myanmar Meningkat

JENEWA - Kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukan oleh militer Myanmar telah meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan, para penyelidik PBB memperingatkan hal ini pada Selasa (13/8) dengan mengutip kerap terjadinya penyiksaan sistematis, pemerkosaan berkelompok serta pelecehan terhadap anak-anak.

Mekanisme Investigasi Independen PBB untuk Myanmar (IIMM) mengatakan bahwa dalam enam bulan terakhir, lebih dari tiga juta orang diperkirakan terpaksa meninggalkan rumah mereka, seiring meningkatnya konflik di negara tersebut.

"Kami telah mengumpulkan bukti substansial yang menunjukkan tingkat kebrutalan dan ketidakmanusiawian yang mengerikan di seluruh Myanmar," kata ketua IIMM, Nicholas Koumjian. "Banyak kejahatan telah dilakukan dengan tujuan untuk menghukum dan menimbulkan teror pada penduduk sipil," imbuh dia.

Dalam laporan tahunannya, yang mencakup 1 Juli 2023 hingga 30 Juni 2024, IIMM mengatakan konflik di Myanmar pada periode tersebut telah meningkat laporan secara substansial kejahatan yang lebih sering dan brutal dilakukan di seluruh negeri.

Para penyelidik mengatakan mereka telah mengumpulkan bukti signifikan mengenai kejahatan perang yang lebih intensif dan penuh kekerasan, termasuk serangan udara terhadap sekolah, bangunan keagamaan dan rumah sakit, tanpa sasaran militer yang jelas. Mereka juga menyebutkan adanya mutilasi fisik terhadap para tahanan, termasuk pemenggalan kepala dan memperlihatkan tubuh yang cacat dan dimutilasi secara seksual di depan umum.

Para penyelidik sedang menyelidiki pemenjaraan yang melanggar hukum, termasuk penahanan sewenang-wenang dan pengadilan yang nyata-nyata tidak adil terhadap orang-orang yang dianggap sebagai penentang junta militer.

"Ribuan orang telah ditangkap dan banyak yang disiksa atau dibunuh dalam tahanan," kata IIMM.

Bukti

Junta yang berkuasa di Myanmar berkuasa melalui kudeta pada Februari 2021 yang menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi, mengakhiri eksperimen 10 tahun terhadap demokrasi dan menjerumuskan negara di kawasan Asia tenggara itu ke dalam kekacauan berdarah.

Junta saat ini sedang berjuang untuk menghancurkan perlawanan terhadap pemerintahannya yang dilakukan oleh kelompok pemberontak etnis yang sudah lama ada dan kekuatan pro-demokrasi yang lebih baru.

Dalam menekan perbedaan pendapat pasca kudeta, laporan tersebut mengatakan ada banyak bukti penyiksaan sistematis dalam penahanan. Metode penyiksaan itu termasuk pemukulan dengan tongkat bambu; sengatan listrik; mencabut kuku dengan tang; menyiram tahanan dengan bensin dan membakarnya; papan air; pencekikan; mematahkan jari; dan memaksa para tahanan untuk saling memukul.

Laporan tersebut mengatakan terdapat bukti yang dapat diandalkan mengenai kejahatan seksual dalam penahanan yang dilakukan terhadap semua jenis kelamin, termasuk anak-anak. Kejahatan-kejahatan ini termasuk pemerkosaan, pembakaran bagian tubuh seksual dengan rokok dan penghinaan seksual.

IIMM didirikan oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 2018 untuk mengumpulkan bukti kejahatan internasional paling serius dan menyiapkan berkas untuk penuntutan pidana. Temuan laporan ini didasarkan pada hampir 28 juta informasi yang dikumpulkan dari lebih dari 900 sumber. Tim juga mempelajari bukti-bukti seperti video, citra geospasial, dan forensik.

Meskipun sebagian besar informasi berkaitan dengan kejahatan yang diduga dilakukan oleh pasukan keamanan Myanmar, lembaga pemantau tersebut mengatakan terdapat juga bukti yang dapat dipercaya mengenai kejahatan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata yang berperang melawan militer.

"Ini termasuk eksekusi mendadak terhadap warga sipil yang dicurigai sebagai informan atau kolaborator militer," kata para penyelidik.

Mereka juga menyelidiki potensi kejahatan yang dilakukan terhadap Rohingya selama operasi pembersihan militer Myanmar pada tahun 2016 dan 2017. AFP/I-1