Kejahatan Intermediasi Bank Buat Pembangunan Tidak Jalan

BPK semestinya melacak lebih jauh ke bank penyalur bantuan, kenapa fungsi intermediasi bank tidak jalan sebagaimana mestinya. Apalagi, belum lama Kementerian Sosial membuka masalah data penerima bantuan sosial yang tidak akurat hingga berjumlah 20 juta orang. Sejak lama indikasi lemahnya data menjadi masalah terus menerus di Indonesia.

Fungsi Verifikator

Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Brawijaya, Andy Fefta Wijaya, mengatakan penyalagunaan bantuan ke usaha mikro produktif tidak akan terjadi, jika peran dan fungsi verifikator di setiap level baik pemerintah daerah maupun pusat bekerja secara optimal.

Salah sasaran menunjukkan lemahnya tata kelola dalam hal penyaluran BPUM ini. Kementerian Koperasi dan UMKM seharusnya bertanggungjawab dalam kasus ini karena koordinasinya lemah.

Dia pun berharap agar penyaluran bantuan hanya mengacu pada satu data yang link-nya bisa diakses bank, BPUM, dan pihak lain yang berkepentingan.
Halaman Selanjutnya....