Kebijakan UKT Mesti Dievaluasi

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai biaya kuliah atau UKT yang terjangkau bagi generasi muda penting untuk mewujudkan visi Indonesia Emas pada 2045.

Menurut Huda, Indonesia yang telah menerapkan mandatory spending sebesar 20 persen dari APBN untuk anggaran pendidikan seharusnya tidak membuat biaya pendidikan tinggi semakin mengalami peningkatan, seperti yang terjadi beberapa waktu terakhir.

Ia mengatakan pada tahun ini sebesar 665 triliun rupiah dari APBN dialokasikan untuk membiayai sektor pendidikan Tanah Air. "Maka agak aneh ketika komponen biaya pendidikan dari peserta didik kian hari meroket, padahal alokasi anggaran pendidikan dari APBN juga relatif cukup besar," katanya.

Untuk mengatasi persoalan kenaikan UKT, Komisi X membentuk Panja Pembiayaan Pendidikan. Panja tersebut diharapkan mampu memastikan biaya pendidikan terjangkau. ruf/S-2