Kebijakan PPDB Harus Dievaluasi

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdibud) diminta mengevaluasi kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2018 yang dinilai menuai banyak persoalan, penyalahgunaan surat keterangan tindak mampu (SKTM) hingga terkait zonasi.

"Kami minta agar kebijakan yang tertuang dalam Permendikbud 14/2018 agar lebih dapat menyesuaikan kondisi lapangan di berbagai daerah sehingga tahun depan ada perbaikan dalam sistem PPDB," kata Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti, di Jakarta, Kamis (12/7).

Selain itu, Retno yang juga menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) itu juga mendorong sosilisasi yang masif dan waktu sosialisasi yang panjang terkait sistem PPDB agar dinas-dinas pendidikan dan masyarakat memahami kebijakan PPDB.

Selain itu, KPAI mendorong pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memenuhi standar nasional pendidikan merata di seluruh sekolah dan membangun sekolah-sekolah negeri baru di wilayah-wilayah zonasi yang sekolah negerinya minim.

"Kelemahan utama sistem zonasi adalah tidak meratanya standar nasional pendidikan di semua sekolah dan kuota daya tampung siswa di setiap wilayah yang belum jelas distribusinya," kata dia.
Halaman Selanjutnya....