Kebijakan PLN Banyak Hambat PLTS Atap

JAKARTA - Upaya pemerintah untuk mencapai target bauran energi 23 persen pada 2025 mendatang banyak dihambat oleh PLN melalui regulasi. Salah satu regulasi yang membatasi pemanfaatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap yakni hanya memberi porsi 10-15 persen dari total energi baru terbarukan (EBT).

Juru kampanye iklim dan energi, GreenPeace, Didit Haryo Wicaksono, di Jakarta, Selasa (7/6) menilai kebijakan PLN tersebut menunjukkan seolah-olah semangat pemerintah mendorong transisi energi masih setengah-setengah.

Di satu sisi, pemerintah mendorong agar transisi energi dipercepat, tetapi pada kenyataannya masih ada badan usaha yang membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan rencana kerja pemerintah.

Hal itu, kata Didit, tidak terlepas dari kondisi over supply PLN, terutama listrik dari PLTU batu bara, sehingga mengorbankan energi terbarukan.

Kurang Menarik
Halaman Selanjutnya....