Kebijakan PLN Banyak Hambat PLTS Atap

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, dalam keterangan tertulisnya mengatakan kebijakan pembatasan itu menyebabkan listrik matahari kurang menarik dari sisi keekonomian.

"Tindakan PLN membatasi 10-15 persen kapasitas PLTS membuat keekonomian PLTS jadi rendah dan tidak menarik. Minat masyarakat memasang PLTS Atap jadi turun," kata Fabby.

Menurut dia, untuk mencapai target bauran energi terbarukan sebesar 23 persen pada tahun 2025, Indonesia perlu menambah 14 gigawatt pembangkit energi bersih sebagai salah satu langkah konkret menurunkan emisi karbon.

Bila melihat dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN, Indonesia hanya akan membangun 10,9 gigawatt pembangkit energi terbarukan hingga tahun 2025, sehingga masih ada kekurangan tiga sampai empat gigawatt untuk mencapai bauran 23 persen.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2021 tentang PLTS Atap yang terhubung pada jaringan tenaga listrik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Aturan itu menggantikan Peraturan Menteri ESDM Nomor 49 Tahun 2018.
Halaman Selanjutnya....