Kebijakan Penanganan “Stunting” Harus Presisi

Konsolidasi data menjadi “pekerjaan rumah” terbesar. Mengingat terdapat 22 kementerian/lembaga yang memiliki alokasi anggaran penanganan stunting.

JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyoroti pentingnya kebijakan penanganan stunting yang presisi, yang berangkat dari data sehingga dapat melakukan intervensi yang lebih spesifik dan akurat.

Menko PMK) Pratikno (tengah) usai menghadiri "Rilis Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga (PK) Tahun 2024" di kantor Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta, Jumat (29/11/2024). (ANTARA/Rizka Khaerunnisa)

Hal itu disampaikan Pratikno saat menghadiri Rilis Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga (PK) tahun 2024 yang diselenggarakan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN).

“Saya kira kata kunci dari berbagai masalah yang kita hadapi adalah kalau kita bisa melakukan secara presisi, maka kita akan bisa hemat energi. Fokus. Tidak banyak, dan itu pasti (terkait dengan) data,” kata Pratikno di Kantor Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta, Jumat (29/11).

Seperti dikutip dari Antara, Pratikno mengingatkan kebijakan yang presisi tidak bisa diwujudkan tanpa data. Dengan demikian, ketersediaan data menjadi kunci. Namun tak sampai di situ. Seiring dengan bertambahnya data, hal ini perlu diimbangi dengan pengolahan data yang mumpuni sehingga dapat membuat modeling intervensi secara tepat dan memilih intervensi mana yang terbaik.

Ia juga menyambut baik pemutakhiran pendataan keluarga yang dirilis Kemendukbangga/BKKBN. Menurutnya, data ini sangat membantu Kemenko PMK untuk dapat membangun kolaborasi dengan kementerian yang berada di bawah koordinasinya dalam upaya penurunan prevalensi stunting.

Sejak menjabat sebagai Menko PMK selama lebih dari sebulan terakhir, Pratikno mengakui bahwa konsolidasi data menjadi “pekerjaan rumah” yang terbesar. Ini mengingat Kementerian Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PMK) menjalankan fungsi sebagai koordinator yang mengorkestrasikan program-program di antara kementerian-kementerian di bawahnya.

Ia menyebutkan di pusat saja, terdapat 22 kementerian/lembaga yang memiliki alokasi anggaran penanganan stunting. Belum lagi anggaran terkait stunting di daerah-daerah.

Oleh sebab itu, menurutnya, koordinasi yang dilakukan Kemenko PMK memiliki kompleksitas yang tinggi. Dalam hal ini, di samping kebijakan yang presisi, Pratikno juga menegaskan pentingnya kolaborasi yang dilakukan antar-kementerian/lembaga dalam penanganan stunting.

Penanganan TBC

Di kesempatan yang sama, Pratikno menekankan penanganan TBC harus terpadu dari hulu ke hilir. Kerja sama lintas sektor dengan memanfaatkan berbagai lini pelayanan masyarakat di Indonesia sangat penting.

“TBC tidak bisa diselesaikan hanya oleh Kementerian Kesehatan saja, tetapi juga melibatkan seluruh stakeholder baik di internal pemerintah maupun masyarakat,” ujar Pratikno, dalam acara Stop TB Partnership Indonesia, di Jakarta, Jumat.

Dia menyoroti pentingnya edukasi dan penguatan infrastruktur dalam upaya pemberantasan TBC. Menurutnya, hal ini akan memperkuat kesadaran masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih sehat untuk mencegah penyebaran penyakit.

“Ini bukan hanya soal mengobati, tetapi juga membuat lingkungan menjadi lebih sehat. Edukasi masyarakat menjadi penting, infrastruktur menjadi penting,” jelasnya.

Pratikno mengingatkan bahwa dampak TBC tidak kalah besar dibandingkan dengan Covid-19, yang telah menyebabkan banyak korban jiwa. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi untuk menanggulangi TBC dengan sukses, seperti yang telah dilakukan dalam penanganan Covid-19.

“Kuncinya kita harus bisa melihat ini sebagai sebuah krisis, yang kemudian semua pihak harus bekerja keras untuk menyelesaikannya dari hulu ke hilir, semua kementerian dan lembaga terlibat,” ucapnya. Ant/ruf/and