Kebijakan KHDPK Strategi Pulihkan Hutan di Jawa dan Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

"Indikasi demikian itu menunjukkan kebijakan transformasi Perhutani pasca KHDPK untuk menjadi, katakan "Perhutani Baru", bukan hanya berhadapan dengan hal-hal teknis seperti perubahan luas hutan yang dikelola, tetapi juga berhadapan dengan kapasitas kepemimpinan serta dukungan kementerian, terutama Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maupun pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan tatakelola itu," ujar Hariadi.

Persoalan tata kelola demikian itu diperkirakan juga dapat terjadi dalam pengelolaan KHDPK oleh pemerintah. Pelaksanaan perhutanan sosial, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan, perlindungan hutan sejauh ini juga rentan terhadap penyalahgunaan wewenang ataupun dominasi pihak tertentu, terutama yang menguasai politik lokal maupun nasional.

"Ironinya, hal seperti ini seringkali tidak dapat menjadi alasan formal atas suatu kegagalan pelaksanaan kebijakan tertentu. Di sisi lain, situasi seperti itu memang sudah berada di luar repertoar standar pekerjaan suatu profesi atau pegawai negara," kata Hariadi

Perhatikan Sifat Khas Hutan

Selain itu, dalam pelaksanaan transformasi perlu memperhatikan sifat khas hutan. Hutan tidak dapat diinterpretasikan hanya berupa fenomena fisik yang mudah dipisah satu bagian dengan bagian lainnya. Hal itu karena hutan dengan ruang sosial, politik dan ekologisnya mengandung "hukum besi". Yaitu, penjaga utama fungsi lingkungan hidup dalam wilayah ekologisnya, yang mana sejauh ini belum tergantikan oleh teknologi apapun.
Halaman Selanjutnya....