Kebijakan Fiskal 'Prudent' Redam Dampak Gejolak Global

JAKARTA - Kondisi perekonomian global diperkirakan masih menantang tahun depan seiring melambatnya pertumbuhan sejumlah kekuatan ekonomi dunia, faktor geopolitik, dan risiko perang dagang. Karena itu, dibutuhkan kebijakan fiskal yang dapat meredam risiko ketidakpastian tersebut terhadap perekonomian dalam negeri.

Chief Economist Bank Mandiri melihat kondisi perekonomian global memasuki siklus baru dari kebijakan moneter ketat menuju longgar. Indikasi tersebut terlihat dari keputusan Bank Sentral Amerika Serikat (AS) memangkas suku bunga acuan sebesar 50 basis poin (bps) menjadi di kisaran 4,75-5,00 persen.

"Bahkan ada the Fed bakal memangkas lagi suku bunga acuan pada November dan Desember mendatang, dengan besaran masing-masing 25 bps," ujarnya dalam Media Gathering Kementerian Keuangan di Serang, Banten, Rabu (25/9) malam.

Pelambatan ekonomi AS dan Tiongkok dapat berdampak terhadap kondisi perekonomian global. Pelambatan keduanya dikhawatirkan dapat menggerus permintaan ekspor dan mendorong penurunan harga komoditas, terutama batu bara.

"Saya sudah melihat sejak lima tahun lalu kalau ekonomi Tiongkok bakalan tumbuh 4-5 persen. Ini bukan hal baru," ujar Andry.

Tak hanya itu, tensi geopolitik kembali meningkat, terutama di kawasan Timur Tengah. Terbaru, Israel gencar menyerang sejumlah negara tetangga.

Menurut Andry, serangan brutal Israel tersebut dapat mendorong lonjakan harga minyak mentah dunia dan biaya logistik global. Ketegangan lainnya, antara Tiongkok dan Taiwan yang didukung AS juga bisa berdampak terhadap terganggunya pasokan produk semikonduktor, salah satu komponen utama mobil listrik dan produk elektronik.

Untuk itu, lanjut Andry, Indonesia perlu mempertahankan stabilitas pertumbuhan ekonomi. "Hal itu dapat mendorong aliran modal asing masuk (capital inflows) ke Indonesia," ujarnya.

Selain itu, dia menambahkan postur fiskal yang terkelola dengan baik diharapkan dapat meredam dampak ketidakpastian global bagi perekonomian nasional. "Kebijakan fiskal yang prudent akan mendorong kepercayaan pasar terhadap Indonesia," ujarnya.

Pantau Dinamika

Pada kesempatan sama, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Noor Faisal Achmad, menyatakan pemerintah terus memantau perkembangan global dan suku bunga the Fed serta pergerakan harga komoditas global. Meski demikian, perekonomian dalam negeri tetap tumbuh baik, sekitar 5,08 persen pada Semester I-2024, menjadi bekal baik untuk tumbuh kuat tahun depan.

Asumsi dasar ekonomi makro pada 2025 disusun dengan mempertimbangkan potensi perekonomian dan tetap memperhitungkan berbagai risiko ke depan. Menurut Noor, asumsi makro didasarkan pada arsitektur APBN 2025 yang merupakan APBN transisi. Anggaran itu disusun oleh pemerintah saat ini dan akan dilaksanakan oleh pemeritah selanjutnya.

APBN 2025 juga difokuskan untuk menjaga keberlanjutan sekaligus penguatan melalui berbagai program unggulan dalam mendukung agenda pembangunan. Selain itu, APBN 2025 menjadi milestone penting menuju visi Indonesia Emas 2045.

"APBN 2025 untuk support growth (menopang pertumbuhan ekonomi), melindungi dari guncangan, dan tetap dijaga sehat, kredibel, serta efektif," ujarnya.

Seperti diketahui, dalam Asumsi Makro Ekonomi APBN 2025, nilai tukar tupiah ditetapkan 16.000 rupiah per dollar AS, tingkat suku bunga SBN 10 tahun sebesar 7,0 persen dan lifting minyak mencapai 605 ribu barel per hari (bph).

Untuk asumsi ICP dan lifting gas tetap masing-masing 82 dollar AS per barel dan 1.050 (ribu bsmph). Dengan stabilitas ekonomi yang terus dijaga pada 2025, proyeksi pertumbuhan ekonomi pada 2025 diperkirakan dapat mencapai 5,2 persen.