Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Pengelolaan Anggaran | Pada Mei Lalu, Inflasi di 21 Provinsi Lampaui Target di Kisaran 2-4 Persen

Kebijakan Fiskal Harus "Prudent"

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font

Pemulihan ekonomi nasional saat ini dihadapkan pada sejumlah risiko meliputi inflasi tinggi dan kenaikan angka kemiskinan dan pengangguran.

JAKARTA - DPR RI mengingatkan pemerintah agar berhati-hati menyusun dan merealisasikan kebijakan fiskal. Berdasarkan data dari World Bank atau International Monetary Fund (IMF), ekonomi 60 negara di dunia akan ambruk.

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) DPR RI, Anis Byarwati, mengatakan tentu saja ini menjadi warning bagi Indonesia khususnya. "Artinya, Indonesia harus ekstra hati-hati melaksanakan kebijakan fiskal. Apalagi di tengah kondisi dunia yang sedang menghadapi ancaman krisis pangan dan energi," katanya di Jakarta, Senin (20/6).

Indonesia, lanjut dia, juga pasti menjadi salah satu negara yang terdampak kondisi tersebut. "Himpitan harga-harga yang melambung tinggi, kenaikan angka kemiskinan dan pengangguran, serta proses pemulihan ekonomi pasca Covid-19 masih menjadi masalah nasional," ujar Anggota Komisi XI DPR RI ini.

Menurutnya, pemerintah harus waspada dan tepat dalam melaksanakan setiap kebijakan, termasuk dalam pengelolaan APBN. Apalagi sekarang sedang dalam tahap penyusunan anggaran 2023.

Karena itu, politik anggaran negara sangat penting untuk memastikan bahwa APBN disusun sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagaimana dimandatkan oleh konstitusi.
Halaman Selanjutnya....


Redaktur : Muchamad Ismail
Penulis : Fredrikus Wolgabrink Sabini

Komentar

Komentar
()

Top