
Kebijakan Dagang AS Buka Jalan Indonesia Tingkatkan PDB
Luhut Binsar Pandjaitan Ketua Dewan Ekonomi Nasional - Dampaknya terhadap PDB Indonesia, potensinya positif menambah persentase poin hingga 0,8 persen.
Foto: antaraJakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan Penasehat Khusus Presiden Luhut Binsar Pandjaitan menilai kebijakan proteksionisme pasar yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan persentase pendapatan produk domestik bruto (PDB).
Luhut dalam acara Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta, menyatakan, pihaknya memproyeksi dari kebijakan tersebut PDB Indonesia bisa meningkat hingga 0,8 persen.
"Dampaknya terhadap PDB Indonesia, potensinya positif menambah persentase poin hingga 0,8 persen," ujar dia di Jakarta, Selasa (18/2).
Seperti dikutip dari Antara, menurut Luhut, untuk mewujudkan peningkatan PDB dari proteksionisme pasar AS, Indonesia harus bisa mengambil peluang relokasi pasar global dan meningkatkan realisasi penanaman modal asing (PMA). Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan kemudahan berbisnis di Tanah Air.
Lebih lanjut, ia menyampaikan potensi peningkatan PDB akan menjadi lebih besar apabila pengusaha di pasar domestik melakukan diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara mitra.
Luhut memastikan, meski AS tengah menerapkan proteksionisme pasar, namun hubungan Indonesia dengan negara tersebut tetap baik.
"Presiden (Prabowo) juga membangun hubungan baik dengan Presiden Trump, dan sekarang sedang menyiapkan surat ke Presiden Trump yang membahas tentang peningkatan kolaborasi," kata Luhut.
Luhut mengatakan, disamping adanya potensi peningkatan PDB, Indonesia juga saat ini tengah menghadapi beberapa tantangan, di antaranya yakni dinamika ketahanan pangan global, distrupsi digital dan kecerdasan buatan (AI), perubahan iklim, serta kompetisi ekonomi dan dinamika geopolitik.
Sebelumnya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan siap melakukan penyesuaian kebijakan apabila dibutuhkan dalam memitigasi dampak kebijakan tarif dagang yang diterapkan oleh Amerika Serikat (AS).
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyatakan penyesuaian tersebut akan dilakukan pihaknya untuk menjaga dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
Diberitakan sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan akan menerapkan tarif sebesar 25 persen pada semua komoditas impor baja dan aluminium. Trump juga sudah menerapkan tarif 10 persen terhadap barang yang berasal dari Tiongkok, sehingga Tiongkok merespons dengan memberikan tarif tambahan 15 persen terhadap batu bara dan gas alam cair dari AS.
Dampak Signifikan
Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengawas Indonesia Business Council (IBC) Arsjad Rasjid mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan hanya bisa dicapai dengan kolaborasi yang kuat yang dilakukan pihak swasta maupun pemerintah.
Sebagai upaya untuk memberikan kontribusi nyata, IBC menyelenggarakan IES 2025 yang mempertemukan 1.500 peserta dari 48 negara yang mewakili pembuat kebijakan, pemimpin bisnis, pakar, dan akademisi.
“Kami berharap IES 2025 bukan sekedar ajang berkumpul melainkan dapat menjadi titik balik dimana gagasan menjadi langkah konkret. Kami ingin memastikan bahwa diskusi yang dilakukan di IES 2025 mampu melahirkan dampak signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
- Baca Juga: ITB Dukung Pembatalan Kampus Kelola Tambang
- Baca Juga: Jelang retret kepala daerah
Dalam kesempatan tersebut dirinya mengajukan lima formula untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 8 persen, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Berita Trending
- 1 Gawat, Kredit Macet Pinjol Kian Mengkhawatirkan, Jumlahnya Sangat Fantastis
- 2 Gagal Eksplorasi, Kampus Urung Kelola Tambang
- 3 KLH dan Norwegia Bahas Perluasan Kerja Sama Bidang Lingkungan
- 4 Kemensos Akan Tertibkan Pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial
- 5 Indonesia-Norwegia Perpanjang MoU Kerja Sama Iklim dan Kehutanan