Kawal Progres Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Tanah Papua

Wempi menerangkan, Tim Asistensi bertugas memasti-kan terlaksananya penye-lenggaraan pemerintahan daerah dan urusan pemerin-tahan. Tim juga memastikan situasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kondusif dan stabilitas politik terjaga, serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas lainnya yaitu melakukan konsolidasi internal pada masing-masing K/L dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan.

"Makanya kenapa harus ada Tim Asistensi ini keluar, supaya kita lebih fokus, bekerja bersama untuk mem-percepat pembangunan," terangnya.

Selaku Ketua Tim Asistensi, Wempi dalam kesempatan itu mengungkap 12 agenda utama road map implementasi 4 UU pembentukan provinsi di wilayah Papua. Agenda itu di antaranya pembentukan perangkat daerah dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), penyusunan Peraturan Gubernur tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Provinsi, juga pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP). Selain itu, penyerahan aset dan dokumen, penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, dana hibah, hingga pelaksanaan pilkada untuk memilih gubernur dan wakil gubernur.

"Pembentukan Tim Asistensi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegu-nungan, dan Provinsi Papua Barat Daya ini bertujuan untuk mengawal proses penyelenggaraan pemerintahan supaya kita bisa lebih pada harapan untuk 12 road map yang kita kerjakan bersama," ujarnya.
Halaman Selanjutnya....