Kapolri Baru Harus Memiliki Komitmen Mereformasi Kepolisian

JAKARTA - Kapolri yang baru harus memiliki komitmen mereformasi kepolisian secara menyeluruh. Sehingga, Polri benar-benar menjadi institusi penegak hukum yang diharapkan publik.

Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus AT Napitupulu dalam keterangan tertulisnya yang diterima Koran Jakarta, Rabu (20/1).

Seperti diketahui, pada Rabu (13/1), Presiden Jokowi telah mengirimkan surat presiden (surpres) berisi calon tunggal Kapolri atas nama Komisaris Jenderal (Komjen) Listyo Sigit Prabowo yang saat ini menjabat sebagai Kabareskrim Polri, kepada DPR. Selanjutnya, calon tunggal Kapolri tersebut akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di komisi III atau Komisi Hukum DPR pada Rabu (20/1).

"ICJR mengingatkan Kepolisian memiliki peranan penting dalam proses tercapainya keadilan sehingga diharapkan Kapolri terpilih mampu menyusun langkah strategis untuk mengatasi berbagai tantangan penegakan hukum di Indonesia," kata Erasmus.

Menurut Erasmus, ada beberapa aspek penting yang harus menjadi catatan Kapolri ke depannya. Pertama, terkait akuntabilitas. Kapolri yang terpilih selanjutnya harus memastikan bahwa prinsip akuntabilitas dijalankan oleh institusi Polri.
Halaman Selanjutnya....