Kanada Berikan Sanksi Atas Tindakan Kasar Polisi Moral Iran dalam Protes Kematian Wanita Kurdi

Pemerintah Kanada pada hari Senin (26/9) mengumumkan sanksi terhadap sejumlah pejabat Iran atas tindakan mematikan terhadap protes yang mengecam kematian seorang wanita Kurdi setelah ditangkap oleh polisi moral.

"Kami akan menerapkan sanksi terhadap lusinan individu dan entitas, termasuk apa yang disebut polisi moral Iran," ujar Perdana Menteri Justin Trudeau dalam konferensi pers.

Trudeau pun mendesak pemerintah Iran untuk mendengarkan suara rakyatnya dan mengakhiri segala bentuk penindasan terhadap kebebasan berekspresi.

"Kami menggabungkan suara kami, suara semua orang Kanada, kepada jutaan orang di seluruh dunia yang menuntut agar pemerintah Iran mendengarkan rakyat mereka, mengakhiri penindasan terhadap kebebasan dan hak-hak mereka dan membiarkan perempuan dan semua orang Iran menjalani hidup mereka dan mengekspresikan diri mereka secara damai," ujarnya.

Kelompok Hak Asasi Manusia Iran (IHR) yang berbasis di Oslo menyebut lebih dari 76 orang tewas akibat tindakan pihak berwenang Iran terhadap kerusuhan yang dipicu oleh kematian Mahsa Amini. Sementara pihak berwenang Iran terakhir menyebutkan jumlah korban tewas mencapai 41 jiwa termasuk beberapa anggota pasukan keamanan Republik Islam.

Para pejabat pada Senin (26/9) mengatakan mereka menangkap lebih dari 1.200 orang pengunjuk rasa.

"Kami menyerukan kepada masyarakat internasional untuk secara tegas dan bersatu mengambil langkah-langkah praktis untuk menghentikan pembunuhan dan penyiksaan para pengunjuk rasa," kata direktur IHR Mahmood Amiry-Moghaddam.

Kematian Mahsa Amini menjadi kisah tragis teranyar yang memicu kemarahan di jalan-jalan atas perlakuan tidak bertanggung jawab dan terkadang brutal yang diberikan kepada wanita oleh aparat kepolisian moral Iran.

Mengutip kantor berita Associated Press, Amini meninggal di rumah sakit pada hari Jumat (16/9), atau dua hari setelah ditangkap oleh polisi moral karena tidak mengenakan jilbab dan celana panjangnya dengan benar.

Sebelumnya, Amerika Serikat (AS) melalui Departemen Keuangan AS lebih dulu memberikan sanksi kepada tujuh pejabat senior organisasi keamanan di negara Islam itu.

"Polisi Moralitas bertanggung jawab atas kematian baru-baru ini dari Mahsa Amini yang berusia 22 tahun, yang ditangkap dan ditahan karena diduga mengenakan jilbab secara tidak pantas," bunyi pernyataan Departemen Keuangan AS.

Menteri Keuangan AS Janet Yellen menggambarkan kematian Amini sebagai "tindakan kebrutalan lain oleh pasukan keamanan rezim Iran terhadap rakyatnya sendiri."

"Pemberlakuan sanksi terhadap polisi moral dan pejabat keamanan Iran menunjukkan komitmen AS yang jelas untuk membela hak asasi manusia, dan hak-hak perempuan, di Iran dan secara global," kata Yellen.

Adapun daftar individu yang terkena sanksi, yakni kepala "polisi moral" Mohammad Rostami Cheshmeh Gachi, Menteri Intelijen Iran Esmail Khatib, dan komandan Angkatan Darat Angkatan Darat Iran, Kiyumars Heidari.

"Para pejabat ini mengawasi organisasi yang secara rutin menggunakan kekerasan untuk menekan pengunjuk rasa damai dan anggota masyarakat sipil Iran, pembangkang politik, aktivis hak-hak perempuan, dan anggota komunitas Baha'i Iran," kata Departemen Keuangan.

Protes anti-pemerintah adalah yang terbesar yang melanda negara itu sejak demonstrasi mengenai harga bahan bakar pada 2019. Kala itu Reuters melaporkan 1.500 orang tewas dalam tindakan keras terhadap pengunjuk rasa, yang menjadi serangan kerusuhan internal paling berdarah dalam sejarah Republik Islam.

Iran menyalahkan pembangkang bersenjata Kurdi Iran terlibat dalam kerusuhan yang sedang berlangsung di negara itu, terutama di barat laut di mana sebagian besar hingga 10 juta orang Kurdi Iran tinggal. Kantor berita semi-resmi Tasnim melaporkan Pengawal Revolusi Iran meluncurkan serangan artileri dan drone baru ke pangkalan oposisi militan Iran di wilayah Kurdi di Irak utara.