Kalijodo Kumuh, Pengusaha Diminta Ikut Merawat

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meminta pengusaha yang terlibat dalam pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kalijodo, Jakarta Utara, untuk terlibat dalam pengelolaannya. Saat ini, RPTRA Kalijodo terlihat cukup berantakan.

"Jadi, pengelolaannya harus kolaborasi bahwa walau dibangun oleh dunia usaha, tapi dunia usaha juga punya kesempatan untuk terus menjaganya. Karena dia namanya kan akan menempel terus di sana. Kalau kita lihat ada nama Sinarmas, ada nama Sosro, dan lain sebagainya," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, di Jakarta Pusat, Senin (23/7).

Kondisi RPTRA Kalijodo yang tidak terawat, baik sampah berserakan, fasilitas publik yang rusak akan berdampak pada rusaknya nama brand usaha yang terpampang pada RPTRA itu. Menurutnya, pengelolaan Kalijodo yang sempat mengharumkan Jakarta tidak berkelanjutan karena harus ada koordinasi dari beragam instansi.

"Jadi ke depan, pelajarannya saya bilang dulu itu RPTRA Kalijodo dibangun oleh swasta, dunia usaha, digunakan oleh masyarakat, dan dikelola oleh pemerintah. Ini nggak nyambung sama sekali, karena yang membangun nggak ada berkelanjutannya, nggak ada suistanable," kata Sandi.

Sandi mengungkapkan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada RPTRA Kalijodo hanya berlaku tiga tahun. Pasalnya, lahan pada RPTRA ini tidak sesuai dengan peruntukannya pada Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Halaman Selanjutnya....