Kalijodo Kumuh, Pengusaha Diminta Ikut Merawat

"Aset telah diserahkan kepada Pemprov DKI dan berita acara serah terimanya sudah diserahkan dan kita sekarang aset tanah itu bukan milik Pemprov DKI, tapi milik kementerian PUPR, khususnya BBWSCC," tegasnya.

Selama diserahkan kepada Pemprov, lanjutnya, pengelolaan RPTRA diserahkan kepada Dinas PPAPP, sedangkan ruang terbuka hijaunya diserahkan kepada Dinas Kehutanan. Kemudian, pemeliharaan RPTRA itu dikerjakan oleh PPSU dengan biaya pemeliharaan ditanggung Kecamatan Tambora.

"Begitu banyak dinas dan instansi yang mengelola ini. Permasalahannya, manajemen operasi dan pemeliharaan RPTRA Kalijodo ini berbeda dengan RPTRA lain yang langsung berada di bawah kelurahan. Ini RPTRA satu satunya tidak di bawah kelurahan, jadi koordinasinya memang kurang. Karena luas area yang besar, pemeliharaan dan operasinya ditanggung masing masing suku dinas terkait," tuturnya.

Saat ini, ungkap Sandi, Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan sedang membantu mengurai permasalahan RPTRA Kalijodo. Dia berharap, pengelolaan RPTRA Kalijodo seperti RPTRA lainnya. Sandi pun meminta masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengelolaan RPTRA itu hingga terjaga dengan baik.

"Kedua, masyarakat kan harus dididik. Jangan hanya bisa menggunakan dan tidak bisa merawat. Ketiga, pemerintahnya juga harus less birkoratis, harus betul-betul efisien efektif untuk mengelola. Kalau terlalu banyak begitu dinasnya, akhirnya saling tunjuk-tunjukan. Ini pelajaran buat kita, jangan saling menyalahkan, ini salah satu yang harus kita pastikan kedepan perawatannya lebih bagus lagi," paparnya.
Halaman Selanjutnya....