Kacau, Parpol Ajukan Calon Menteri

Sudah sering terdengar, "Tidak ada makan siang gratis." Pernyataan ini banyak berlaku dalam kehidupan politik Tanah Air. Banyak makna (negatif ) yang terkandung di dalam kalimat tersebut. Salah satunya bisa dilihat dalam praktik politik Pilpres 2019. Banyak partai politik (parpol) pendukung atau pengusung Joko Widodo (Jokowi) mulai mengajukan nama-nama agar dijadikan menteri.

Parpol pengusung tidak mau gratisan mendukung Jokowi. Mereka mau menagih imbal balik berupa jatah menteri sebagai balas budi Jokowi yang telah dimenangkan dalam Pilpres 2019. Maka tak heran, ramai-ramai ketua umum parpol belakangan santer mengajukan nama-nama kepada Jokowi agar memilih mereka menjadi menteri atau anggota kabinet yang akan diumumkan Oktober nanti.

Namun, benarkah langkah ini secara sistem presidensial? Sebenarnya sikap para ketua umum parpol yang mengajukan nama-nama untuk menjadi menteri jelas "menyalahi" sistem presidensial karena menentukan anggota kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Dengan kata lain, sebenarnya Jokowi bisa saja mengabaikan nama-nama yang diajukan ketua umum partai. Jokowi bisa memilih sendiri orang-orang yang menurutnya kapabel menjadi menteri.

Hanya, beranikah Jokowi mengabaikan seluruh nama yang diajukan ketua partai, lalu memilih sendiri daftar menterinya? Rasanya sulit bagi Jokowi untuk menghindari tekanan ketua partai. Hal itu dapat dilihat dari pengalaman periode pertama 2014-2019. Ketika itu, Jokowi selalu menekankan, koalisi tanpa syarat. Namun nyatanya, ketika memilih menteri, dia tak bisa mengelak dari tekanan ketua parpol.

Apalagi sekarang, pada periode kedua, yang nyata-nyata memerlukan dukungan kuat koalisi dalam meraih kursi presiden. Lagi pula, sepertinya Jokowi tak lagi berani mengatakan "koalisi tanpa syarat". Jadi, walaupun menyalahi sistem presidensial, pengajuan nama oleh ketua partai, mau tidak mau akan diakomodasi Jokowi.
Halaman Selanjutnya....