Junta Myanmar Aktifkan Undang-undang Wajib Militer

"Jadi yang ingin kami sampaikan, tanggung jawab pertahanan negara bukan hanya tanggung jawab prajurit. Ini adalah tanggung jawab semua orang di seluruh pelosok negeri. Keamanan nasional adalah tanggung jawab semua orang. Itu sebabnya saya ingin memberitahu semua orang untuk mengabdi dengan bangga berdasarkan undang-undang dinas militer rakyat yang berlaku," kata Zaw Min Tun.

Kekuatan pemerintahan militer melemah karena meningkatnya aktivitas perlawanan baru-baru ini. Jumlah tersebut diyakini telah berkurang karena banyaknya korban jiwa, desersi, dan pembelotan, meskipun tidak ada jumlah pasti mengenai jumlah jumlah tersebut.

Pada September tahun lalu, Kementerian Pertahanan Pemerintah Persatuan Nasional, organisasi politik terkemuka perlawanan yang bertindak sebagai pemerintahan bayangan, mengatakan lebih dari 14.000 tentara telah membelot dari militer sejak perebutan kekuasaan pada tahun 2021.

Baru-baru ini terdapat laporan di media Myanmar yang independen dan pro-perlawanan mengenai perekrutan paksa pemuda di daerah perkotaan.

"Meskipun tingkat perekrutannya tidak jelas, laporan yang tersebar di media sosial mengenai laki-laki yang ditahan dan dipaksa bergabung dengan tentara bahkan di Yangon, ibu kota komersial Myanmar, memicu peringatan untuk menghindari keluar rumah pada malam hari di kota tersebut," majalah online Frontier Myanmar melaporkan bulan lalu.
Halaman Selanjutnya....