Junta Myanmar Aktifkan Undang-undang Wajib Militer

Kekalahan ini menginspirasi kekuatan perlawanan di wilayah lain di negara tersebut untuk melancarkan serangan. Dalam beberapa pekan terakhir, pertempuran di negara bagian Rakhine di bagian barat menyebabkan ratusan personel keamanan negara mengungsi ke negara tetangga Bangladesh.

Tentara menghadapi dua musuh, yaitu kekuatan pro-demokrasi yang dibentuk setelah pengambilalihan kekuasaan oleh tentara, dan kelompok bersenjata etnis minoritas yang lebih terlatih dan memiliki perlengkapan yang telah berjuang untuk mendapatkan otonomi lebih besar selama beberapa dekade. Ada aliansi antara kelompok-kelompok perlawanan.

Menghindari wajib militer dapat dihukum tiga hingga lima tahun penjara dan denda. Anggota ordo keagamaan dikecualikan, sedangkan pegawai negeri dan pelajar dapat diberikan penundaan sementara.

Mayjen Zaw Min Tun, juru bicara pemerintah militer, mengatakan dalam pernyataan melalui telepon ke televisi pemerintah MRTV bahwa undang-undang tersebut diterapkan karena situasi Myanmar saat ini.

Dia mengatakan mengaktifkan undang-undang tersebut dapat membantu mencegah perang melalui unjuk kekuatan kepada musuh.
Halaman Selanjutnya....