Junta Kecam Ketua HAM PBB

YANGON - Junta Myanmar mengecam ketua hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Volker Turk, karena membuat pernyataan yang tidak relevan setelah dia mengatakan militer mungkin telah melakukan kejahatan perang saat berupaya untuk menghancurkan perlawanan terhadap kekuasaannya.

Dua tahun setelah militer menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi, situasi hak asasi manusia di Myanmar adalah malapetaka yang merajalela, kata kantor hak asasi badan global itu pekan lalu dalam sebuah laporan.

Kementerian Luar Negeri Myanmar mengatakan laporan itu didasarkan pada tuduhan menyeluruh terhadap pemerintah dan pasukan keamanannya, dalam sebuah pernyataan di lamanFacebookpada Selasa (7/3).

"Oleh karena itu, Myanmar menegaskan keberatannya terhadap rekomendasi yang tidak relevan yang dibuat oleh Komisaris Tinggi," tulis Kementerian Luar Negeri Myanmar.

Akui Kekerasan

Dalam keterangannya junta mengakui bahwa laporan PBB terkait kekerasan yang dilakukan oleh beberapa kelompok yang menentangnya memang ada, tetapi hanya sedikit jumlahnya.

Sebagian besar Myanmar saat ini berada dalam kekacauan, dan pembunuhan pejabat junta tingkat rendah dan pejuang antikudeta terjadi hampir setiap hari, dengan detail yang tidak jelas dan aksi pembalasan sering terjadi dengan cepat.

Junta mengklaim lebih dari 5.000 warga sipil telah dibunuh oleh kelompok teroris sejak kudeta.

Upaya diplomatik untuk menyelesaikan kebuntuan berdarah yang dipimpin oleh PBB dan blok regional Asean hanya menghasilkan sedikit kemajuan, dengan para jenderal menolak untuk terlibat dengan oposisi.

Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi pertamanya tentang situasi di Myanmar pada Desember lalu yang mendesak junta untuk membebaskan Suu Kyi dan semua tahanan yang ditahan secara sewenang-wenang.

Negara anggota tetap di Dewan Keamanan yaitu Tiongkok dan Russia abstain dan memilih untuk tidak menggunakan veto setelah keluar resolusi tersebut. India, yang memiliki hubungan dekat dengan junta, juga abstain.

Kelompok pemantau lokal sejauh ini mencatat ada lebih dari 3.000 orang telah tewas dalam tindakan keras militer terhadap perbedaan pendapat.