Jumlah PMI Meninggal Banyak, Presiden Restrukturisasi Satgas TPPO

Pemerintah saat ini mengatur upaya pencegahan dan penanganan TPPO melalui Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Direktur Eksekutif Trade Union Rights Centre (TURC), Andriko Otang, mengatakan pemerintah harus berupaya memverifikasi ulang terhadap agensi tenaga kerja guna memastikan mereka berbadan hukum dan sudah mendapatkan studi kelayakan dari Pemerintah.

Pemerintah juga harus mempermudah proses administrasi bagi tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri dengan biaya yang terjangkau. Hal ini penting agar calon tenaga kerja tidak memilih jasa calo yang menyebabkan terjadinya TPPO.