Jokowi Serukan Penguatan Sumber Pertumbuhan Baru Ekonomi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang komisi ke-78 Komite Ekonomi Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Asia- Pasifik atau UNESCAP menyerukan perlunya memperkuat sumber-sumber pertumbuhan baru ekonomi di kawasan dan dunia untuk mengatasi berbagai tantangan saat ini.

Sumber-sumber pertumbuhan baru tersebut, seperti ekonomi digital, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan pertumbuhan ekonomi hijau, yang diyakini akan menjadi penggerak ekonomi masa depan bagi kawasan dan dunia.

"Sumber-sumber pertumbuhan baru harus diperkuat, digitalisasi, pemberdayaan UMKM, dan pertumbuhan hijau adalah masa depan kita bersama," kata Presiden Jokowi pidatonya yang dipantau secara daring dari Jakarta, Senin (23/5).

Presiden Jokowi mencontohkan optimalisasi kegiatan perdagangan melalui digitalisasi, terbukti dapat memangkas biaya perdagangan di kawasan hingga 13 persen. Contoh lainnya adalah dorongan pemerintah bagi UMKM agar mendapat akses pada sektor finansial dan rantai pasok di kawasan.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi hijau juga perlu diberi stimulus dengan mekanisme transisi energi, termasuk dengan penerapan pajak karbon.

Jokowi memaparkan bahwa optimalisasi sumber pertumbuhan baru merupakan salah satu upaya penting agar kawasan dapat segera keluar dari tantangan besar di bidang ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19, perubahan iklim dan juga perang.

Dampak dari berbagai tantangan besar yang saat ini terjadi itu, antara lain pemulihan ekonomi di kawasan yang belum optimal hingga meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan.

"Ekonomi sejumlah negara Asia Pasifik belum pulih, masih di bawah tingkat prapandemi," kata Presiden seperti dikutip dari Antara.

Semakin Tertunda

Menurut Jokowi, laporan Dana Moneter Internasional (IMF) menyebutkan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik diperkirakan akan turun 0,5 persen menjadi 4,9 persen. Selain itu, tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) juga diperkirakan semakin tertunda.

"Kawasan kita diperkirakan baru dapat mencapai SDGs paling cepat pada tahun 2065, dan menurut global climate rise index, 6 dari 10 negara paling terdampak perubahan iklim dalam jangka panjang ada di Asia Pasifik," kata Presiden.

Sebab itu, pendanaan untuk akselerasi SDGs harus diperkuat. Bank Pembangunan Asia (ADB) memperkirakan kebutuhan pembiayaan 1,5 triliun dollar AS setiap tahun untuk memastikan SDGs tercapai di Asia Pasifik pada 2030. Sementara pendanaan global hanya 1,4 triliun dollar AS. Jokowi meminta partisipasi investor swasta karena nilai investasi ke kawasan itu masih terbilang kecil.