Jepang Perangi Inflasi karena Harga Naik Berdampak Besar

TOKYO - Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, pada Jumat (12/8), mengatakan akan menginstruksikan pejabat-pejabat terkait di pemerintahannya untuk menerapkan langkah-langkah memerangi inflasi. Hal harus dilakukan karena kenaikan harga sangat berdampak pada perusahaan-perusahaan dan konsumen.

Di balik perombakan kabinet baru-baru ini di tengah penurunan dukungan publik, Kishida mengatakan kenaikan harga untuk energi dan bahan makanan, khususnya memiliki "dampak besar" pada perusahaan-perusahaan dan konsumen.

Pemimpin Jepang itu mengatakan langkah-langkah baru untuk menjinakkan inflasi akan menjadi prioritas utama untuk kabinetnya. Para pejabat akan diinstruksikan pada Senin (15/8) untuk "dengan mulus" menerapkan langkah-langkah yang diperlukan guna mengatasi kenaikan harga energi, bahan baku, dan biji-bijian.

"Roti dan mi, yang terbuat dari gandum, adalah barang penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Sangat penting harganya stabil," kata Kishida seperti dikutip dalam pertemuan yang dihadiri para menteri kabinet dan pemimpin bisnis.

"Saya akan menginstruksikan para pejabat untuk memberikan dukungan dengan memenuhi kebutuhan masing-masing wilayah dan untuk mengambil langkah-langkah tambahan yang berfokus pada energi dan bahan makanan yang merupakan bagian terbesar dari kenaikan harga baru-baru ini," kata Perdana Menteri Jepang itu.

Seperti dikutip dari Antara, Jepang belum terkena inflasi sekeras Amerika Serikat atau beberapa negara Eropa. Beberapa perusahaan di sini telah berusaha untuk tidak meneruskan kenaikan biaya kepada konsumen mereka di tengah permintaan yang lemah.

Subsidi Pemerintah

Perusahaan-perusahaan ini telah mampu melakukan ini dengan menyerap sendiri biaya yang lebih tinggi atau melalui subsidi pemerintah. Namun, para ekonom di sini mengatakan langkah-langkah seperti itu tidak berkelanjutan tanpa batas waktu dan konsumen sudah menghadapi kenaikan biaya untuk barang-barang sehari-hari.

Kishida mengatakan setelah perombakan kabinetnya pada Rabu (10/8), bagaimanapun, dana cadangan sebesar 5,5 triliun yen (41 miliar dollar AS) dapat diakses dan ditargetkan untuk langkah-langkah buat menangani dampak negatif yang sedang berlangsung dari pandemi Covid-19 dan meningkatnya inflasi.

Peringkat persetujuan untuk kabinet Kishida mencapai 51,0 persen pada akhir Juli, yang terburuk, di antara kekhawatiran atas koneksi Partai Demokrat Liberal yang berkuasa dengan Gereja Unifikasi, setelah pembunuhan mantan Perdana Menteri Shinzo Abe.

Sebelumnya diberitakan, koalisi berkuasa Jepang menyetujui anggaran tambahan guna mendukung rumah tangga berpenghasilan rendah dan perusahaan kecil. Keputusan itu menandakan babak lain dari pengeluaran untuk negara karena terlilit utang saat Jepang memerangi tekanan inflasi untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade.

Kishida bertujuan menetapkan langkah-langkah bantuan, termasuk bantuan langsung tunai sebesar 50.000 yen (5,5 juta rupiah) bagi rumah tangga berpenghasilan rendah dengan anak serta memperluas subsidi untuk grosir bahan bakar, berdasarkan dokumen awal yang dilihat oleh Reuters, Kamis (21/4).