Jepang Kaji Penetapan Status Darurat untuk Tokyo

TOKYO - Pemerintah Jepang sedang mengkaji pemberlakuan status darurat korona di Tokyo dan tiga prefektur lain, yakni Chiba, Saitama, dan Kanagawa setelah terjadi lonjakan kasus Covid-19.

Perdana Menteri Jepang, Yoshihide Suga, mengatakan gubernur di keempat wilayah telah mendesaknya untuk memberlakukan status darurat korona di tengah meningkatnya kasus infeksi baru.

"Pemerintah pusat akan mempertimbangkan untuk mengeluarkan keadaan darurat (korona). Jika perlu, kami tidak akan ragu untuk mengirimkan staf medis dari Pasukan Bela Diri," kata Suga saat berbicara dalam konferensi pers.

Pada Sabtu (2/1) lalu, Gubernur Tokyo, Yuriko Koike, bersama tiga gubernur di prefektur tetangga meminta pemerintah pusat untuk memberlakukan keadaan darurat di daerah mereka seiring dengan meningkatnya infeksi virus korona.

Suga juga menegaskan untuk memprioritaskan langkah-langkah mengurangi risiko infeksi korona dari minuman dan makanan.

PM yang baru menjabat sejak September 2020 ini juga mengatakan jika pemerintah akan menyediakan fasilitas medis untuk memastikan mereka tidak kewalahan ketika terjadi lonjakan kasus.

Pada Minggu (3/1), Jepang mencatat 3.150 kasus baru dan penambahan 51 kematian, sehingga total kasus secara nasional menjadi 244.559 dan 3.612 korban jiwa.

Tokyo menjadi daerah dengan kasus infeksi Covid-19 tertinggi yakni sebanyak 816 kasus baru pada Minggu, menurun dari sebelumnya mencapai rekor harian sebanyak 1.337 kasus pada Kamis (31/12).

Suga tidak mengatakan secara gamblang kapan pemerintah akan memberlakukan status darurat atau batasan apa yang nantinya akan diberlakukan. Adapun media lokal melaporkan status darurat kemungkinan akan mulai diberlakukan pada Sabtu (9/1), tetapi belum ada konfirmasi resmi.

Sementara itu, Menteri Ekonomi Jepang, Yasutoshi Nishimura, mengatakan pemerintah akan berkonsultasi lagi dengan para ahli sebelum membuat keputusan terkait itu. Ia akan mengkaji permintaan empat gubernur untuk pernyataan darurat tersebut.

"Kami sepakat bahwa wilayah metropolitan berada dalam situasi yang cukup parah sehingga keadaan darurat pun terlihat," kata Nishimura dalam konferensi pers.

Nishimura mengatakan pemerintah pusat akan meminta empat prefektur (provinsi) untuk meminta restoran dan bar berhenti menyajikan alkohol pada pukul 7 malam, dan tutup pada pukul 8 malam. Pemerintah juga akan meminta masyarakat untuk tidak keluar setelah jam 8 malam, kecuali ada kebutuhan penting atau mendesak, dan akan mendukung toko yang memenuhi permintaan tersebut.

Gubernur Tokyo, Yuriko Koike, dan gubernur Kanagawa, Chiba, dan Saitama membuat permintaan langsung ke Nishimura, Sabtu, di kantor kabinet. Permintaan itu dilakukan di tengah catatan kasus virus korona baru.

Sebelumnya, Jepang secara singkat memberlakukan keadaan darurat selama April dan Mei sebagai tanggapan terhadap gelombang awal kasus virus korona. Awal pekan ini, Nishimura mengatakan negara itu dapat mempertimbangkan keadaan darurat jika infeksi terus berlanjut pada tingkat saat ini.

Deklarasi darurat memungkinkan pejabat lokal untuk mengambil tindakan seperti memerintahkan pembatalan acara, membatasi penggunaan fasilitas seperti sekolah dan bioskop, juga menyediakan tanah atau bangunan untuk fasilitas medis sementara.

Karena kebebasan sipil yang diabadikan dalam konstitusi Jepang pascaperang, pemerintah tidak dapat mengirim polisi untuk membersihkan orang-orang dari jalanan, seperti yang terjadi di beberapa tempat termasuk Prancis, Italia, dan Inggris.

Hal ini membuat Jepang tidak memiliki sarana hukum untuk memaksa penguncian gaya Eropa, dan kemampuannya untuk menahan penyebaran virus.

Dampak dari setiap pernyataan darurat kemungkinan besar lebih merupakan gerakan psikologis. n SB/AFP/P-4