Jelang Pemberlakukan European Union Deforestation Regulation, RI Bergegas Bentuk Gugus Tugas Ad Hoc

Sementara itu, ahli hukum lingkungan dari Universitas Trisakti, Amalia Zuhra SH. LLM. Ph.D, membahas bagaimana hukum dan regulasi di Indonesia dapat selaras dengan ketentuan EUDR. Penyelarasan jelas Amalia penting untuk memastikan pelaku industri (kayu, sawit dan komoditas lainnya) di Indonesia dapat mematuhi regulasi nasional dan internasional tanpa konflik, mengurangi biaya kepatuhan, dan mempermudah proses sertifikasi.

Dalam diskusi, berbagai tantangan dalam penerapan EUDR di Indonesia juga dibahas, di antaranya, keterlacakan dan transparansi rantai pasok karena EUDR menuntut tingkat keterlacakan yang tinggi, dari produksi di lahan hingga produk akhir.

Di Indonesia, tantangan besarnya terutama untuk sawit yang melibatkan banyak petani kecil independen atau small holders. Petani kecil sering tidak memiliki sertifikasi atau sistem yang memadai untuk memenuhi standar keterlacakan fisik dari lahan mereka ke konsumen Eropa.

Para pemangku kepentingan pun sepakat kalau industri perkebunan Indonesia perlu waktu untuk beradaptasi dengan regulasi baru itu. Banyak pelaku usaha belum familiar dengan persyaratan EUDR, sehingga perlu ada pelatihan dan sosialisasi yang lebih intensif.

Selain itu, terdapat perbedaan dalam standar keberlanjutan antara Indonesia dan Uni Eropa yang bisa mempersulit pelaku industri untuk mematuhi kedua regulasi secara bersamaan. Harmonisasi kebijakan dipastikan akan menjadi tantangan utama.
Halaman Selanjutnya....