Jelang Idul Adha, Sosialisasi PMK Harus Lebih Digencarkan

JAKARTA - Menjelang hari raya Idul Adha, sosialisasi mengenai Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) harus lebih digencarkan oleh pemerintah baik pusat dan daerah. Terutama terkait dengan cara penanganannya.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Luluk Nur Hamidah mengatakan hal itu di Jakarta, Jumat (17/6).

Menurut Luluk, sosialisasi mengenai PMK harus dilakukan secara masif. Sangat penting sosialisasi dengan iklan layanan masyarakat lewat televisi. Terutama sosialisasi mengenai penanganan hewan yang terjangkit PMK.

"Sosialisasi secara masif perlu dilakukan pemerintah terutama dengan membuat iklan layanan masyarakat di media sosial atau pun televisi mengenai PMK dan cara penanganannya seperti saat maraknya wabah Covid-19," katanya.

Selain itu, kata dia, yang tak kalah penting lagi adalah koordinasi dari semua jajaran. Ini agar penanganan wabah PMK bisa dilaksanakan dengan cepat tidak perlu saling menunggu. "Kemudian juga gugus tugas dan juga satgas yang memang sudah terbentuk, sesegera mungkin benar-benar bekerja. Kalau perlu di setiap jalur perbatasan baik antar provinsi, pulau, ataupun kabupaten, bahkan kecamatan ini dijaga. Jadi ketika ada PMK di suatu desa ini tidak menyebar ke desa sebelahnya," katanya.

Mengenai ketersediaan hewan qurban, kata Luluk, pemerintah telah bahwa ketersediaan hewan ternak cukup. Total pemotongan hewan ternak pada Idul Adha tahun 2021 adalah 1.640.093 ekor. Sementara proyeksi di tahun 2022 ini akan terjadi kenaikan sebesar 5 sampai dengan 6 persen. "Sehingga pada tahun 2022 ini diproyeksikan kebutuhan kurban sebanyak 1.722.982 ekor," ujarnya.

Luluk juga mengungkapkan, potensi ketersediaan hewan qurban yang bukan berasal dari daerah atau kabupaten atau kota yang masuk zona merah masih tersedia 1.731.594 ekor. Pemerintah juga telah memberi jaminan jika ketersediaan hewan ternak untuk Idul Adha tahun ini mencukupi.

"Sebelumnya juga Komisi IV DPR RI dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Pertanian pada Senin, 13 Juni 2022, mendukung kebutuhan anggaran tahun 2022 Kementan untuk penanganan PMK sebesar 4.415.730.025.000 rupiah," katanya.

Anggaran sebanyak itu, kata Luluk, diperuntukan diantaranya untuk vaksin, obat-obatan, disinfektan, penggantian ternak yang mati akibat terkena PMK, dan operasional pendukungnya. Komisi IV juga mendorong Kementan untuk mengajukan usulan kebutuhan anggaran penanganan PMK kepada Kementerian Keuangan.

"Pemerintah juga telah mendirikan semacam crisis center nasional untuk PMK, untuk itu membutuhkan banyak anggaran yang cukup besar untuk mengatasi PMK ini. Dari Komisi IV sendiri masih meminta rincian yang lebih detail terkait dengan fungsi pengawasan. Anggaran PMK ini diantaranya akan digunakan untuk vaksin, pembentukan satgas, bantuan vitamin, penanganan, dan sebagainya," kata politisi PKB tersebut.

Sementara itu, Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan untuk konteks keamanan terhadap manusia, secara general PMK dinyatakan tidak menular ke manusia dan juga aman dikonsumsi manusia. Namun, dari rujukan dan himbauan yang ia baca, dihimbau masyarakat untuk tidak mengkonsumsi jeroan hewan ternak.

"Jadi panitia qurban untuk tidak membagikan jeroan dari hewan ternak yang disembelih. Hewan ternak yang diqurbankan juga harus sudah tersertifikasi dalam keadaan sehat dan sertifikasi bebas dari PMK," kata Tulus.