Janji Tidak Impor Beras Semoga Bukan Hanya Wacana Politik

JAKARTA – Langkah Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menterinya menyetop impor barang-barang kebutuhan pangan pokok seperti beras, jagung, gula, dan garam di 2025 patut diapresiasi. Namun beberapa pengamat pertanian mengingatkan agar janji ambisius tersebut tidak sekadar menjadi wacana politik. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menginformasikan perintah Presiden itu selepas rapat terbatas (ratas) Presiden Prabowo dengan beberapa menteri.

“Tadi dalam ratas, kita sudah memutuskan tidak impor beras, kemudian jagung, gula untuk konsumsi, dan garam. Oleh karena itu tidak ada kuota impor untuk komoditaskomoditas tersebut pada 2025,” kata Zulkifli Hasan usai rapat di Istana Negara, Senin (30/12).

Presiden juga memutuskan untuk menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah sebesar 500 rupiah, yaitu dari 6.000 rupiah menjadi 6.500 rupiah. Kemudian, menaikkan harga acuan pembelian (HAP) jagung sebesar 500 rupiah, yaitu dari 5.000 rupiah menjadi 5.500 rupiah.

Rapat juga menghasilkan keputusan bersejarah, yaitu pemerintah akan membeli dan menampung berapa pun hasil produksi gabah, beras, dan jagung petani. Berapa pun produksinya akan ditampung sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Dwijono Hadi Darwanto mengatakan, realisasi janji tersebut membutuhkan pembuktian dengan data yang akurat, mengingat tantangan besar yang dihadapi sektor pertanian dan ketahanan pangan Indonesia.

 “Janji ini sangat ambisius. Mengingat impor di tahun 2024 dilaporkan sangat tinggi, ada kemungkinan masih terdapat sisa stok untuk 2025, terutama jika kebutuhan bantuan sosial berkurang. Namun, jika produksi padi pada tahun 2025 mengalami peningkatan signifikan, janji ini mungkin saja terealisasi,” ujar Dwijono saat dihubungi Koran Jakarta, Jumat (1/1). Ia menambahkan bahwa kunci keberhasilan ada pada sejumlah upaya strategis yang saat ini tengah dijalankan oleh Kementerian Pertanian, seperti perbaikan jaringan irigasi, penyaluran pupuk yang lancar, serta implementasi mekanisasi modern. “Namun, semua itu akan sangat bergantung pada kondisi iklim yang harus kondusif sepanjang tahun 2025,” jelasnya.

Meski demikian, Dwijono mengingatkan potensi konflik antar-komoditas akibat fokus yang terlalu besar pada produksi padi. “Jika seluruh areal pertanian digunakan secara intensif untuk beras, produksi komoditas lain seperti jagung dan gula kemungkinan akan berkurang,” terangnya. Menurut Dwijono, untuk memastikan janji tersebut dapat terpenuhi tanpa mengorbankan sektor lain, pemerintah perlu mengintegrasikan strategi yang mendukung semua komoditas strategis secara berimbang.

“Kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data akurat menjadi kunci. Tanpa itu, janji ini berpotensi sulit diwujudkan,” pungkasnya. Dengan tantangan yang ada, Dwijono menilai janji Presiden tersebut sebagai sebuah visi besar yang membutuhkan upaya luar biasa dan koordinasi lintas sektor untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional.

Tidak Cukup

Pengamat Pertanian, Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi, Universitas Warmadewa (Unwar), Denpasar, Bali Dr. I Nengah Muliarta menegaskan, ini adalah langkah yang seharusnya diambil untuk memastikan ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani.

“Penting untuk dicatat bahwa kebijakan ini tidak boleh hanya sekadar wacana politik. Tindakan nyata yang konsisten dari pemerintah harus dilaksanakan untuk memastikan bahwa petani mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan,” tegas Muliarta.

Dengan membeli produk pertanian langsung ujarnya, pemerintah dapat memutus mata rantai tengkulak yang panjang, yang sering kali menyebabkan harga di tingkat petani menjadi sangat rendah. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga mendorong mereka untuk terus berproduksi.

Namun, penting juga untuk menekankan bahwa sekadar menghentikan impor tidaklah cukup. Diversifikasi pangan sangat penting mengingat Indonesia memiliki banyak komoditas pangan yang dapat dikembangkan. “Kita harus mendorong pertanian yang berkelanjutan dan beragam agar ketahanan pangan kita tidak hanya bergantung pada satu atau dua komoditas saja,”ucap Muliarta. 

Selain itu, upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan harus mencakup aspek distribusi yang merata dan memastikan nilai gizi yang tinggi. Ketersediaan pangan saja tidak menjamin ketahanan pangan, distribusi yang tidak merata dapat menyebabkan beberapa wilayah masih kekurangan pangan, sementara yang lain berlebihan.

“Oleh karena itu, perlu ada strategi yang jelas untuk memastikan bahwa semua masyarakat, terutama di daerah terpencil, memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang bergizi,”ujarnya Dengan pendekatan yang komprehensif ini, kita dapat menciptakan sistem yang tidak hanya berkelanjutan tetapi juga adil bagi semua pelaku dalam sektor pertanian. “Mari kita berharap bahwa langkah ini bukan hanya sekadar janji, tetapi menjadi bagian dari visi yang lebih besar untuk ketahanan pangan Indonesia,”ungkap Muliarta.

Pakar Antropologi dari Universitas Airlangga, Surabaya, Yusuf Ernawan, mengatakan, salah satu upaya untuk mendukung seruan presiden soal pentingnya ketahanan pangan adalah mengatasi hilangnya minat generasi muda agar mau terjun ke sektor pertanian. Hilangnya minat anak muda berprofesi sebagai petani sudah terjadi sejak lama, karena model pendidikan saat ini sifatnya modern teknis yang tidak berhubungan secara langsung dengan pertanian. Ketertarikan orang desa terhadap kawasannya mengalami penurunan setelah munculnya perkotaan dan modelmodel pendidikan yang bersifat modern teknis.