Jangan Sampai Ada Korban Tewas dari Petugas Pemilu 2024

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten menghadapi Pemilu 2024. Hal ini penting disiapkan agar pesta demokrasi serentak mendatang tidak menimbulkan korban meninggal seperti Pemilu 2019.
"Siapkan SDM yang cukup dan benar-benar sehat sehingga tidak asal ambil seperti selama ini. Misalnya yang dijadikan panitia pemungutan suara (PPS) tapi tidak paham tugasnya," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (8/6).
Junimart mengakui KPU dan Bawaslu sudah mengajukan anggaran untuk tahapan Pemilu 2024. Komisi II DPR ingin Pemilu Serentak pertama itu tidak menimbulkan korban seperti Pemilu 2019. Karena itu, KPU dan Bawaslu harus mempersiapkan SDM sejak tahapan pemilu mulai dari pendaftaran hingga penghitungan suara.
"Semua tahapan pemilu, mulai pendaftaran sampai penghitungan suara. Untuk melaksanakan itu ada berbagai tahapan dan SDM harus disiapkan," ujarnya.

Bahas Anggaran
Politisi PDIP itu menjelaskan Komisi II DPR akan membahas terkait anggaran yang telah diajukan KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk tahapan Pemilu 2024, pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang rencananya akan digelar pada Rabu (9/6).
Menurut dia, ketiga lembaga tersebut sudah mengajukan anggaran untuk pelaksanaan Pemilu 2024 kepada Komisi II DPR namun belum didalami dan diputuskan.
"Besok (Rabu, 8/6) bahas anggaran, nanti bisa dilihat. Ini bukan hanya untuk anggaran tahun 2022, karena tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan tahun depan. Kami segera putuskan karena tahapan Pemilu 2024 akan mulai tahun depan," katanya.
Pada kesempatan tersebut Junimart menegaskan Komisi II DPR segera memutuskan jadwal pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2024. KPU baru mengusulkan jadwal Pemilu dan Pilkada 2024 dalam rapat Tim Kerja Bersama yang terdiri dari Komisi II DPR, KPU, Bawaslu, DKPP dan Kementerian Dalam Negeri.
"Komisi II DPR baru menerima usulan tersebut, belum kami dalami dan belum diputuskan. Kami segera putuskan karena tahapan akan mulai pada tahun 2022," kata Junimart.
Dia menjelaskan jadwal Pemilu 2024 pada tanggal 28 Februari 2024 yang beredar di masyarakat baru sebatas pembicaraan dalam Tim Kerja Bersama yang sifatnya non-formal. Hasil rapat Tim Kerja Bersama tersebut akan dibawa dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU, Bawaslu, dan DKPP.
"Pembahasan (jadwal Pemilu 2024) masih berlanjut, belum rapat dengan Kemendagri," ujarnya.
Dia menjelaskan, jadwal Pemilu 2024 tanggal 28 Februari yang beredar, itu baru dari usulan KPU, nanti ada usulan dari Bawaslu. Politisi PDIP itu mempertanyakan mengapa hasil rapat Tim Kerja Bersama terkait jadwal Pemilu 2024 yang diusulkan KPU bisa bocor ke publik padahal sifat rapatnya tertutup.
"Ini keburu beredar, sesungguhnya rapat non-formal Tim Kerja Bersama itu tertutup. Saya juga bingung kenapa bisa bocor," ucapnya.