Jakarta Mulai Antisipasi Krisis Pangan Jangka Panjang

Heru menyebutkan, sesuai dengan arahan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Pemprov Jakarta memberikan sosialisasi ke masyarakat, ASN, ataupun media untuk tidak terlibat dalam judol. "Saya minta agar semua tidak terlibat judol," pinta Heru. Hanya, dia mengakui bahwa para pemain itu kadang-kadang secara tidak sadar telah bermain judi.

Menurut Heru, sudah ada aturan jelas bagi ASN yang ketahuan terlibat judol. Jika nama-nama dari Menko PMK sudah keluar, maka barulah diputuskan sanksi tegas. "Ya, kalau untuk ASN, aturannya sudah jelas, tinggal diterapkan sanksinya," kata Heru. Tapi dia tetap tidak mampu menyebutkan aturannya.

Terkait pelaku judol yang menerima bantuan sosial, jelas sebagai kecerobohan Pemprov. Sampai kini Jakarta telah menyalurkan anggaran 17,5 triliun untuk bansos. Para penerima adalah masyarakat yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dengan dalih berdasarkan DTKS, menurut Heru, yang masuk daftar ya diberi bansos, meski ternyata penjudi.