Jakarta Mulai Antisipasi Krisis Pangan Jangka Panjang

JAKARTA - Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memperingatkan akan terjadi kriris pangan pada tahun 2050 karena berbagai sebab seperti perubahan iklim. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jakarta mulai mengantisipasi krisis pangan jangka panjang hingga 2050.

"Dari peringatan PBB pada tahun 2050 bakal terjadi krisis pangan. Maka, mulai dari sekarang Pemprov Jakarta sudah mulai ancang-ancang," kata Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono, Senin (1/7). Dia mengatakan ini dalam acara sembako murah di RPTRA Pulo Gundul, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat.

Dia berharap calon gubernur Jakarta juga mulai memikirkan masalah tersebut. "Saya harap bakal calon gubernur Jakarta, juga memikirkan masalah ini agar kelak tidak terjadi kerawanan pangan di Jakarta," katanya.

Pemprov Jakarta akan kerja sama dengan daerah penghasil pangan guna mencegah krisis pangan. Lalu, Pemprov Jakarta juga melibatkan BUMD bidang pangan seperti Food Station, Sarana Jaya, Pasar Jaya dan Darma Jaya. "Perlu stok tiga kali agar pangan aman. Juga kerja sama dengan daerah-daerah penghasil pangan, termasuk NTT," tambahnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Provinsi Jakarta, Suharini Eliawati, menjelaskan, kegiatan sembako murah yang digelar Pemprov Jakarta merupakan salah satu upaya mempermudah masyarakat memperoleh bahan pangan bermutu dengan harga terjangkau. Selain itu, sembako murah juga untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta mengendalikan inflasi daerah.

"Kami terus bersinergi dan optimalisasi peran BUMD pangan untuk menyediakan serta mendistribusikan bahan pangan berkualitas," kata Suharini. Pemprov Jakarta juga aktif melibatkan pemangku kepentingan terkait untuk mendukung penyediaan pangan. Dia menyebut dalam kegiatan bazaar melibatkan PT KAI.

Kegiatan sembako murah yang digelar di lima wilayah Jakarta menyediakan 1.000 paket sembako dried food berisi lima kilogram beras, satu kilogram gula pasir, satu kilogram tepung terigu, dan dua liter minyak goreng dengan harga 100.000. Perumda Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya berpartisipasi dalam penjualan berbagai bahan pangan pokok dengan harga di bawah pasar.

ASN Judol

Dalam kesempatan itu, Heru Budi Hartono juga menyinggung masalah judi online. Dia mengaku telah minta data ke Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terkait daftar nama Aparatur Sipil Negara (ASN) Jakarta yang terlibat judi daring (judol).

"Saya minta nama-nama kepada Kemenko PMK. Kini sedang proses," jelasnya. Heru, memang tidak tahu jumlahnya, namun dia yakin pasti ada ASN Jakarta yang terlibat judol. Heru memperkirakan pelaku judol juga ada yang menerima bantuan sosial.

Heru menyebutkan, sesuai dengan arahan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Pemprov Jakarta memberikan sosialisasi ke masyarakat, ASN, ataupun media untuk tidak terlibat dalam judol. "Saya minta agar semua tidak terlibat judol," pinta Heru. Hanya, dia mengakui bahwa para pemain itu kadang-kadang secara tidak sadar telah bermain judi.

Menurut Heru, sudah ada aturan jelas bagi ASN yang ketahuan terlibat judol. Jika nama-nama dari Menko PMK sudah keluar, maka barulah diputuskan sanksi tegas. "Ya, kalau untuk ASN, aturannya sudah jelas, tinggal diterapkan sanksinya," kata Heru. Tapi dia tetap tidak mampu menyebutkan aturannya.

Terkait pelaku judol yang menerima bantuan sosial, jelas sebagai kecerobohan Pemprov. Sampai kini Jakarta telah menyalurkan anggaran 17,5 triliun untuk bansos. Para penerima adalah masyarakat yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dengan dalih berdasarkan DTKS, menurut Heru, yang masuk daftar ya diberi bansos, meski ternyata penjudi.